Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JANUARI 2021

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono meminta kepada seluruh Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
secara ketat di setiap tahapan proses penempatan PMI sesuai dengan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Sebagaimana diketahui, terbitnya aturan tersebut menjadi
penanda kembali dibukanya keran pengiriman PMI setelah sempat ditutup sementara pada 18
Maret 2020.

Suhartono mengatakan penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) dapat
dilakukan ke semua negara tujuan penempatan selama otorita di negara tersebut memberi izin
masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan masing-masing.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan
penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan bidang ketenagakerjaan," kata Suhartono dalam keterangan resmi, Minggu (10/1/2021).

Berikut daftar negara-negara tujuan penempatan beserta sektor dan skema penempatannya:

1. Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau mesin pendingin pada pemberi
kerja berbadan hukum. Adapun skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P)
dan PMI Perseorangan.

2. Hong Kong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

3. Irak dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.
Sementara skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI
Perseorangan.

4. Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Sementara
skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P); Penempatan oleh
Perusahaan Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

5. Korea Selatan dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun
penempatan oleh Badan Pelindungan PMI Pekerja (G to G); Penempatan oleh Perusahaan
Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

6. Maladewa dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe dan/atau spa pada pemberi kerja
berbadan hukum. Adapun skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan
PMI Perseorangan.

7. Nigeria dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

8. Persatuan Emirat Arab dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali
sektor rumah tangga. Adapun skema penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (G to G dan G to P); Penempatan oleh Perusahaan penempatan PMI (P to P); dan PMI
Perseorangan.

9. Polandia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Adapun penempatan
oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P) dan Penempatan oleh Perusahaan Penempatan
PMI (P to P).

57