Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 109
Atas temuan tersebut, otoritas Taiwan menetapkan penghentian sementara atau suspend
terhadap penetapan PMI ke Taiwan selama 2 minggu terhitung tanggal 4 Desember - 17
desember 2020.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menanggapi serius penundaan tersebut dengan melakukan
pertemuan dengan TETO, perwakilan otoritas Taiwan di Indonesia untuk mendapatkan
klarifikasi.
"Dari 85 yang dinyatakan positif 13 dinyatakan pulih, 72 masih dalam perawatan," kata Benny
dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11/2020).
Benny mengatakan 85 PMI berasal dari berbagai P3MI, dimana terdapat 14 P3MI yang ditunda
pelayanannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan pada (1/12/2020) dikarenakan adanya
cluster positif Covid-19 dari 14 P3MI tersebut.
Benny mengatakan penundaan tidak otomatis dibuka oleh Taiwan saat 17 Desember.
Otoritas Taiwan melalui TETO akan menginformasikan lebih lanjut soal penerimaan PMI ke
Taiwan pada tanggal 17 desember 2020.
"Khusus bagi ke 14 P3MI, hanya bisa menempatkan kembali PMI ke Taiwan jika telah
mendapatkan rekomendasi dari kemenkes/ BP2mi dan mendapatkan persetujuan dari CDC
Taiwan," kata Benny.
Dalam pertemuan dengan TETO, Benny menyampaikan pada perwakilan Taiwan di Indonesia
tersebut bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah berkeinginan atau berharap adanya PMI
yang positif covid-19 saat ditempatkan di Taiwan .
Ia menegaskan pemerintah Indonesia menerapkan prinsip bahwa setiap perlindungan warga
negara adalah hal tertinggi yang harus dijaga.
"85 pmi yang terkonfirmasi positif di Taiwan merupakan masalah serius sehingga kami langsung
mengundang TETO untuk rapat dan akan memanggil 14 perusahaan yang mengirim PMI positif
tersebut," katanya.
Pada TETO Benny berharap agar apa yang menjadi keputusan otoritas Taiwan tidak dipolitisasi.
Karena Indonesia juga akan melihat apakah keputusan ini juga diberlakukan bagi negara lain
yang menempatkan tenaga kerjanya di Taiwan .
"Saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan Taiwan adalah keputusan
medis bukan keputusan politis," tegasnya.
108
