Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 123
Rapat penentuan pemangkasan libur nataru ini sejatinya sudah dilakukan beberapa kali. Diawali
pada Jumat (27/11) pekan lalu. Di mana, ada empat opsi. Kemudian, dilanjutkan pada rapat
kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (30/11). Hingga akhirnya
diputuskan kemarin di mana libur nataur dipangkas menjadi tiga hari.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku
Adisasmito meminta agar semua orang dan pihak harus memahami kondisi pandemi saat ini.
Karenanya, semua harus mampu mengendalikan diri dalam libur tersebut karena aktivitas yang
menimbulkan kerumunan dan kontak erat dapat mengakibatkan penularan Covid-19.
"Pemerintah juga selalu memantau keadaan di lapangan dan selalu akan melarang adanya
kerumunan ataupun kegiatan yang berpotensi penularan," katanya.
Ia sendiri tidak merinci saat ditanya mengenai skenario apa yang disiapkan guna mengantisipasi
lonjakan kasus saat libur panjang. Mengingat, kenaikan kasus selalu terjadi pasca long weekend.
Dari perwakilan di DPR pun menilai memang sebaiknya libur tidak terlalu panjang. Anggota Fraksi
PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa ada dua pendapat berkaitan libur panjang akhir tahun ini.
Yaitu agar libur diminimalkan khusus ke tanggal merah saja, atau tetap ada cuti bersama namun
tidak sepanjang rencana awal.
Arsul menegaskan bahwa libur panjang atau pendek pun, masyarakat tetap harus mengikuti
protokol kesehatan. Namun secara pribadi, dia menilai bahwa memang idealnya libur akhir tahun
di tengah pandemi tidak terlalu panjang.
"Kami PPP melihat kalau kemudian diputuskan tidak libur panjang itu malah lebih baik," jelasnya
di Gedung DPR, Selasa (1/12). Apalagi, dia menambahkan bahwa saat ini tren penambahan
kasus tengah naik.
Di tengah tren itu, dia berpendapat bahwa sebaiknya masyarakat lebih waspada dan pemerintah
juga lebih ketat dalam mengontrol pergerakan penduduk. "Kita saat ini kan berhadapan dengan
kecenderungan peningkatan angka keterpaparan Covid-19" lanjutnya.
Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan ibadah Natal 2020.
Panduan tersebut terkait dengan pandemi Covid-19. Menag Fachrul Razi mengatakan kesehatan
dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia harus tetap jadi prioritas utama. Termasuk
dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di tengah pandemi.
Fachrul mengatakan dengan penerapan surat edaran tersebut, diharapkan bisa menekan risiko
penularan Covid-19 di tengah kerumunan jamaah dalam merayakan Natal. Ketentuan panduan
Natal itu tanpa mengesampingkan aspek spiritualitas umat dalam melaksanakan ibadah tahunan
itu.
Dia menegaskan rumah ibadah harus menjadi contoh dalam upaya pencegahan penularan Covid-
19. Fachrul juga mengatakan meskipun sebuah daerah berstatus zona kuning, jika di lingkungan
rumah ibadah ada kasus penularan Cov-id-19, maka rumah ibadah tidak dibenarkan
menyelenggarakan ibadah secara berjamaah.
Di antara ketentuan dalam perayaan Natal di tengah pandemi itu adalah ibadah dan perayaan
dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Serta lebih menekankan persekutuan
di tengah keluarga. Lalu ibadah Natal selain dilaksanakan secara berjamaah di rumah ibadah,
juga adapt disiarkan secara Online. Kemudian jumlah umat yang dapat mengikuti ibadah dan
perayaan Natal secara kolektif di rumah ibadah tidak melebihi 50 persen kapasitasnya. Pengurus
atau pengelola rumah ibadah harus melakukan dan mengawasi protokol kesehatan. Kemudian
melakukan pembersihan secara berkala. Membatasi akses pintu keluar dan masuk rumah ibadah
supaya mempermuda penerapan protokol kesehatan.
122
