Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 143
Sementara itu, jumlah asesor kompetensi yang teregistrasi sebanyak 41.770 orang, dengan
jumlah tempat uji kompetensi (TUK) sebanyak 15.254 di seluruh Indonesia.
Rakor ini dihadiri peserta yang berasal dari dinas-dinas terkait dan LSP P1 dan P2 di daerah
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Sumatera Selatan. Sementara peserta yang
mengikuti secara online sebanyak 100 orang dari LSP P1 dan P2 daerah Kepulauan Riau,
Bengkulu, Jambi, dan Lampung.
Sertifikat kompetensi tengah menjadi topik pembicaraan di kalangan profesional. Hal itu sebagai
akibat perannya yang sangat penting dan strategis di era globalisasi, yakni tenaga kerja bebas
bekerja di negara mana pun asalkan dapat memenuhi standar keterampilan/kompetensi yang
telah ditetapkan dan dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi tersebut.
Ia mengatakan, tenaga kerja bisa dikatakan kompeten apabila mencakup tiga hal, yaitu
pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku. Para tenaga kerja diharapkan dapat
berkompetensi dengan kompetensi yang ada di industri.
"Dunia industri diharapkan aktif berpartisipasi untuk mengembangkan kompetensi kerja dalam
dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat," ucapnya.
Menurutnya, sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan
daya saing tenaga kerja Indonesia dan sekaligus meningkatkan penghargaan industri pada
tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu.
"Sertifikasi kompetensi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijaksanaan
pengembangan kompetensi tenaga kerja dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana
strategis penyusunan pengembangan industri di Indonesia, sehingga dapat memperkecil dan
menghilangkan jarak dan ketidaksesuaian antara tenaga kerja fan industri, serta antara usaha
dan dunia kerja," terangnya.
Ia menyatakan, pemerintah bersama pihak-pihak terkait telah berupaya menyusun dan
menerapkan standard kompetensi kerja sumber daya manusia (SDM) industri sesuatu dengan
tingkat keahlian untuk menjamin keberadaab tenaga kerja dalam negeri yang berkualitas.
142
