Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 141
Reformasi Struktural Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan ide
dari Omnibus Law adalah reformasi struktural. Kebijakan ini akan menyederhanakan
permasalahan dalam 12 klaster mulai dari tata ruang, kehutanan, bahkan izin untuk
perdagangan.
Selama ini, terlalu banyaknya lisensi dan izin yang ada membuat usaha kecil dan menengah
tercekik. Padahal di Indonesia 99% bisnis terdiri dari bisnis kecil dan menengah sementara
kurang dari 1% merupakan perusahaan besar. Semua isu ini akan dirangkum dalam satu
kebijakan komprehensif yang juga memperbaiki 79 undang-undang yang sebelumnya. Omnibus
Law akan membuat undang-undang ini lebih tersinkronisasi, simpel. Menjadikan undangundang
ini tidak bertentangan antara satu dan lainnya.
Direktur Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol menjelaskan
Omnibus Law memberikan serangkaian insentif dan penghilangan pajak untuk mendorong
investor Indonesia membawa hasil investasinya kembali ke dalam negeri. Selain itu, ekspatriat
dengan kualifikasi tertentu juga bisa mendapatkan pembebasan pajak dan mendorong mereka
tinggal lebih lama di Indonesia. Walaupun begitu, hingga saat ini klasifikasi ekspatriat ini masih
dalam pembahasan.
Dalam event virtual ini, digelar pula diskusi yang dibagi dalam 4 klaster dengan tema: lingkungan
dan tata ruang, penciptaan lapangan kerja, iklim investasi, dan perpajakan. Aktif berdiskusi dan
membagi pendangannya dalam forum, kalangan asing seperti Lord Nicholas Stern dari Grantham
Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics/NCE; Jorge
Moreira da Silva, Director, DCD OECD; Satu Kahkonen, Country Director Indonesia and Timor
Leste, World Bank; Richard Jeo, Senior Vice President Asia, Conservation International.
(E-4).
140
