Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020

per Agustus 2020 tentang pengangguran yang mencapai 9,7 juta orang. Angka ini masih terus
bertambah dengan 2 juta hingga 2,5 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.

44 PERATURAN PELAKSANAAN SIAP, OMNIBUS LAW DITERAPKAN FEBRUARI 2021

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan
Undangundang Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai Omnibus Law sudah dalam tahap
finalisasi untuk penerapannya pada Februari tahun 2021. Puluhan aturan turunan (peraturan
pelaksanaan) dari Undang-undang tersebut tengah dirampungkan.

Menurut Luhut Panjaitan, sejauh ini pemerintah telah menyelesaikan identifikasi 44 aturan
turunan UU Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden
(Perpres). "Pemerintah masih terus melakukan identifikasi terhadap aturan turunan lainnya agar
bisa diimplementasikan sesuai target", katanya saat menyampaikan sambutan pada Tri Hita
Karana Forum Dialogue Cloud Event Indonesia "Omnibus Law for a Better Business Better World"
Senin petang (30/11/2020), Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue merupakan bagian dari
kegiatan Yayasan Upaya Indonesia Damai (United in Diversity).

John Denton, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce, yang menjadi co-host
forum ini, menyambutnya dengan mengatakan kita bisa mendengar langsung komitmen
pemerintah Indonesia membangun ketahanan sektor swasta di tengah pandemi Covid 19.

Forum itu juga diikuti oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdiyat, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang
Sofyan Djalil, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro serta pejabat pejabat tinggi
pemerintahan. Mereka berdialog aktif dengan para peserta yang mewakili berbagai perusahaan
multi-nasional, perwakilan Bank Dunia, dutabesar, lembaga keuangan, dan badan konservasi
internasional, serta anggota APINDO dan Kadin.
AMDAL Tetap Berlaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam kesempatan
itu mengulangi penekanannya tentang masih berlakunya AMDAL (Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan). Ia mengatakan, Omnibus Law justru menggabungkan pengurusan izin AMDAL
dengan pengurusan perizinan berusaha. Ini akan mempermudah pemerintah untuk mencabut
perizinan berusaha bagi perusak lingkungan dengan pencabutan keduanya sekaligus. "Omnibus
Law memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan
didahulukan. Sanksi pidana (juga) berlaku." "Pemerintah pusat juga akan memberlakukan
metode standar untuk mengevaluasi AMDAL yang akan menggantikan versi standar yang
berbeda yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah. Evaluasi standar dan fleksibilitas dalam
membentuk tim penilai harus lebih cepat dan dengan kualitas hasil yang lebih baik," ucapnya,
seraya menambahkan."Kami akan menyambut Anda di Indonesia dengan semangat ekonomi
yang ramah lingkungan." Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan Undang-Undang Cipta
Kerja menjadi penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Ia merujuk
data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 tentang pengangguran yang mencapai 9,7 juta
orang. Angka ini masih terus bertambah dengan 2 juta hingga 2,5 juta angkatan kerja baru
setiap tahunnya. "Semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula
peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," katanya.

Ida Fauziyah mengaitkan undang-undang itu dengan pekerja/buruh yang saat ini sedang
bekerja, adanya perubahan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan
dunia kerja yang lebih fleksibel dan diimbangi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh.
Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya ( outsourcing ),
perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja, serta pekerja/buruh yang mengalami PHK.

139