Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020

Judul 44 Peraturan Pelaksanaan Siap, Omnibus Law Diterapkan Februari 2021
Nama Media sinarharapan.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/27686/44_peraturan_pelaks
anaan_sudah_siap
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-02 09:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Luhut Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Omnibus Law for a Better Business Better World

negative - Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Omnibus Law
memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan.
Sanksi pidana (juga) berlaku. Pemerintah pusat juga akan memberlakukan metode standar untuk
mengevaluasi AMDAL yang akan menggantikan versi standar yang berbeda yang saat ini
digunakan oleh pemerintah daerah. Evaluasi standar dan fleksibilitas dalam membentuk tim
penilai harus lebih cepat dan dengan kualitas hasil yang lebih baik

negative - Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Omnibus Law
memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan.
Sanksi pidana (juga) berlaku.

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kami akan menyambut Anda di Indonesia dengan
semangat ekonomi yang ramah lingkungan.

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka
semakin banyak pula peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang
masuk adalah investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja

Ringkasan

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Undang
undang Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai Omnibus Law sudah dalam tahap finalisasi
untuk penerapannya pada Februari tahun 2021. Puluhan aturan turunan (peraturan
pelaksanaan) dari Undang-undang tersebut tengah dirampungkan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting
untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik

138