Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 35
diharapkan dapat menarik investasi besar sehingga berdampak pada pembukaan lapangan kerja
baru.
Saat berbicara dalam Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event Indonesia bertajuk Omnibus
Law for a Better Business Better World, Senin (30/11) petang, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah pengangguran di tanah air
mencapai 9,7 juta orang. Angka ini, lanjutnya, berpotensi terus meningkat seiring pertambahan
angkatan kerja baru sekitar 2- 2,5 juta orang setiap tahunnya.
"Semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula peluang kerja yang
terbuka. Karena itu, diharapkan investasi yang masuk adalah investasi yang mampu menyerap
banyak tenaga kerja yang belum bekerja," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta,
Rabu (2/12).
Dalam forum sosialisasi dan serap aspirasi dari asosiasi bisnis dan lembaga global, Ida Fauziyah
menyatakan dalam UU Ciptaker itu terdapat perubahan bentuk-bentuk pekerjaan baru dan
perkembangan tuntutan dunia kerja yang lebih fleksibel dan diimbangi perlindungan lebih baik
bagi pekerja/ buruh.
"Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing),
perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja, serta pekerja/ buruh yang mengalami PHK
(pemutusan hubungan kerja)," ujarnya.
Reformasi Struktural
Pada kesempatan sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan
ide Omnibus Law adalah reformasi struktural. Kebijakan ini, lanjutnya, akan menyederhanakan
permasalahan dalam 12 klaster mulai dari tata ruang, kehutanan, bahkan izin untuk
perdagangan.
Selama ini, lanjutnya, terlalu banyaknya lisensi dan izin sehingga membuat usaha kecil dan
menengah (UKM) tercekik. Padahal, di Indonesia, sekitar 99 persen bisnis terdiri dari bisnis kecil
dan menengah, sementara kurang dari satu persen merupakan perusahaan besar.
Direktur Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol menjelaskan
Omnibus Law memberikan serangkaian insentif dan penghilangan pajak untuk mendorong
investor Indonesia membawa hasil investasinya kembali ke dalam negeri.
Selain itu, ekspatriat dengan kualifikasi tertentu juga bisa mendapatkan pembebasan pajak dan
mendorong mereka tinggal lebih lama di Indonesia. Walaupun begitu, hingga saat ini klasifikasi
ekspatriat ini masih dalam pembahasan. mad/E-10
34
