Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2020
P. 38

IZIN P3MI YANG MANIPULATIF TES PROKES BAKAL DICABUT

              Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani geram dengan
              Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  tidak  menjalankan  protokol
              kesehatan (prokes) ketat.

              DIA mengancam bakal mencabut izin usaha bagi P3MI yang tidak melakukan tes secara benar,
              manipulatif atau fiktif.

              Hal itu ditegaskan Benny usai ditemukannya 85 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tiba pada
              Oktober-November 2020 di Taiwan terkonfirmasi positif Covid-19.

              Menurutnya,  Indonesia  serius  dalam  menangani  Covid-19  karena  keselamatan  PMI  adalah
              hukum tertinggi. Untuk itu. pada 9 September 2020. BP2MI mengeluarkan surat edaran yang
              mewajibkan PMI melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebelum berangkat ke negara
              penempatan.

              "Padahal  surat  edaran  itu kami  keluarkan  sebelum  otoritas  Taiwan mengeluarkan  ketentuan
              untuk swab PCR. Bagi kami, adanya 85 PMI yang terkonfirmasi positif di Taiwan adalah masalah
              yang sangat serius," ungkap Benny saat jumpa wartawan di Kantor BP2MI, Jakarta, kemarin.

              Benny memastikan, BP2MI bakal memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan P3MI yang tidak
              menjalankan prokes ketat. Sanksi itu akan dicantumkam dalam revisi surat edaran pelaksanaan
              penempatan PMI.

              "Kami akan cantumkan hal-hal yang lebih detail, prinsipal dan mencantumkan sanksi yang akan
              kami jatuhkan pada surat edaran revisi tersebut jika di kemudian hari ditemukan P3MI tidak
              sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan," tegas Benny.

              Surat edaran itu nantinya akan mewajibkan PMI di masa penempatan harus beradaptasi dengan
              kebiasaan baru, yakni melakukan tes usap atau PCR sebelum berangkat ke negara penempatan.

              Jika  terbukti  sarana  kesehatan  yang  digunakan  P3MI  tidak  melakukan  tes  secara  benar,
              manipulatif atau fiktif, BP2MI akan merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk mencabut
              izin sarana kesehatan (sarkes) yang diduga memalsukan hasil tes PCR.

              Sejalan dengan itu, pihaknya akan membuat tim khusus  berkolaborasi dengan TETO (Taipei
              Economic  and  Trade  Office  alias  Kantor  Dagang  dan  Ekonomi  Taipei)  untuk  melakukan
              pengetatan, pengawasan dan evaluasi, sejauh mana P3MI efektif dan konsisten melakukan tes
              PCR untuk para PMI sebelum berangkat ke negara penempatan.

              Benny juga bakal memanggil 14 perusahaan P3MI yang mengirimkan 85 pekerja terinfeksi Covid-
              19 ke Taiwan dan menyebabkan penangguhan penerimaan PMI oleh wilayah tersebut.

              Akibat  dari  penemuan  klaster  dari  PMI,  Taiwan  memutuskan  menangguhkan  pekerja  asal
              Indonesia selama dua pekan, yaitu periode 4-17 Desember 2020. Penangguhan itu tidak akan
              otomatis dibuka setelah periodenya habis.

              "Hari Senin (7/12) kami akan memanggil 14 perusahaan tadi dan klinik atau sarana kesehatan
              yang digunakan P3MI untuk melaksanakan swab test atau PCR kepada para pekerja migran
              Indonesia. Kami akan melakukan penyelidikan secara serius," kata Benny. qar
                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43