Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

MENAKER IDA AKUI PEMBAHASAN PP SEKTOR KETENAGAKERJAAN TAK PUASKAN
SEMUA PIHAK
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi seluruh stakeholders yang
terlibat dalam pembahasan dan penyusunan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja).

Pembahasan empat PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir
empat bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh tim tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika perdebatan
dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan diundangkan.
( "Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun di balik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Ida pada acara
Penutupan Resmi Pertemuan Tripartit Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Cipta Kerja (Substansi Ketenagakerjaan) di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja atau buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.

Menurut Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya,
perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belumlah
selesai. Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal sehingga
pada ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.

Ida menambahkan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan semua
pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodasi semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.

"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat peraturan
pemerintah tersebut," jelasnya.
Setelah keempat PP diundangkan, lanjut Ida, pihaknya masih memiliki tugas untuk menyusun
peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker). Selain itu, pemerintah juga masih harus
menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak, termasuk dari serikat
pekerja atau serikat buruh. ( Ida menghargai pandangan dan pendapat serikat pekerja/buruh
maupun dari pihak lain yang memilih jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.

"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah tetap menghargai
langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat pekerja,"
pungkasnya.

Lihat Juga: Pentingnya Makan Sayur dan Buah, Banyak Manfaat nya Loh! Jangan Mau Kalah
sama 2 Bocah ini (uka).

44