Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021
P. 49
Setelah melalui berbagai dinamika perdebatan dan perbedaan pandangan, akhirnya keempat PP
telah terselesaikan dan diundangkan.
"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun di balik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam Penutupan Resmi Pertemuan Tripartit
Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (Substansi Ketenagakerjaan),
di Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Untuk hal ini, Menaker menyatakan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang terlibat.
Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020.
UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.
Menurut Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya, maka
perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belum selesai.
Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal, sehingga pada
ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.
"Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.
Ida mengatakan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja, mungkin tidak bisa memuaskan semua
pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodir semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.
"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan
Pemerintah tersebut," katanya menjelaskan.
Setelah keempat PP diundangkan, pihaknya masih memiliki tugas untuk menyusun Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Selain itu, pemerintah juga masih harus menghadapi
judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak, termasuk dari serikat pekerja/serikat
buruh.
48
