Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir 4
bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika perdebatan
dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan diundangkan.

"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun dibalik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Ida pada acara
Penutupan Resmi Pertemuan Tripartit Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Cipta Kerja (Substansi Ketenagakerjaan) di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.

Menurut Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya,
perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belumlah
selesai. Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal. Sehingga
pada ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.
Ida menambahkan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan semua
pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodir semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.

"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan
Pemerintah tersebut," jelasnya.

46