Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021
P. 52
Judul Pemerintah Wajibkan Pengusaha Ikutsertakan Pekerja ke Program JKP
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Arbi
Tanggal 2021-03-04 14:41:09
Ukuran 77x132mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.860.000
News Value Rp 41.580.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sumirah (Kepala Cabang MNC Bank Bogor) JKP ini wajib sifatnya, jadi memang harus
ikut semua program
neutral - Sumirah (Kepala Cabang MNC Bank Bogor) Untuk peserta baru, pengusaha yang belum
mengikutkan pekerjanya atau pekerja yang baru masuk dunia kerja perlu didaftarkan pengusaha
ke program jaminan sosial
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan
karyawannya sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari
perlindungan pekerja. "JKP ini wajib sifatnya, jadi memang harus ikut semua program," kata
Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Sumirah, Rabu (3/3/2021).
PEMERINTAH WAJIBKAN PENGUSAHA IKUTSERTAKAN PEKERJA KE PROGRAM JKP
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan
karyawannya sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari
perlindungan pekerja.
"JKP ini wajib sifatnya, jadi memang harus ikut semua program," kata Koordinator di Direktorat
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Sumirah, Rabu (3/3/2021).
Sumirah menegaskan terdapat beberapa pertimbangan pemerintah mengadakan JKP termasuk
salah satunya adalah kenaikan jumlah tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK).
Menurut data Kemnaker, terdapat 386.877 orang terkena PHK pada 2020 dibandingkan 18.911
orang pada 2019. Kewajiban untuk pengusaha mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP
juga sudah tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor. 37 tahun 2021
51
