Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021

'Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar penuh. Kita harus komitmen," tegas
Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta Kadin yang merupakan wadah pengusaha di
Indonesia mensosialisasikan arahan pemerintah terkait pembayaran THR tanpa dicicil.

Dia menyampaikan beberapa hal kepada pengusaha, seperti tantangan ekonomi ke depan, dan
meminta pelaku usaha memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas stimulus yang diberikan
pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Selain itu, Airlangga juga mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat dikembangkan,
khususnya yang menyangkut padat karya.

Pihaknya menegaskan, berbagai program terkait dengan penanganan Covid-19 akan diteruskan
seiring dengan dilakukannya program vaksinasi.
Misalnya, untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (Horeka), pengusaha dapat
memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal kerja dengan sistem penjaminan
yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan
Daerah (BPD).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, seruan pemerintah
agar pengusaha memberikan THR tanpa dicicil tidak akan berjalan baik, sehingga efeknya dalam
mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat tidak maksimal.
' Kalau sifatnya hanya seruan tidak akan maksimal. Harus jadi kewajiban. Karena sampai saat
ini masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban bayar THR tahun lalu yang
boleh dicicil," ujar Trubus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Trubus menyarankan, agar efektif, pemberian THR oleh perusahaan harus menjadi syarat
penerimaan stimulus dari pemerintah.

Dengan begitu, perusahaan akan lebih mengutamakan pemberian THR. Dengan harapan, bisa
menikmati stimulus dan berbagai diskon pajak dari pemerintah.

Kalau hanya bersifat seruan, dia khawatir nasib THR tahun ini tidak akan banyak berubah dari
tahun lalu. Akan semakin banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati Idul Fitri karena
keterbatasan uang akibat THR tidak cair.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi. Karena nyatanya, sampai saat ini masih ada
karyawan yang belum dapat THR, tapi perusahaan tempat dia kerja sudah menikmati berbagai
stimulus pemerintah.

'Perusahaan seperti ini kan menzolimi karyawan namanya," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah
kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021. Ada pun aturan tersebut tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kami akan melakukan perumusan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat
Covid-19. seperti pemberian THR keagamaan tahun 2021." ujar Ida.

Ida mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Salah
satunya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketersediaan data penetapan
Upah Minimum dan penetapan upah untuk usaha kecil dan mikro.

31