Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021
P. 35
Judul Aturan THR 2021 Terbit Sebelum Ramadan, Seperti Apa?
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4522836/aturan-thr-2021-terbit-
sebelum-ramadan-seperti-apa
Jurnalis Andina Librianty
Tanggal 2021-04-03 20:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang mematangkan pilihan
kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan
pekerja
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak
Menko menjadi bahan pertimbangan kami. Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa
kita terbitkan (aturan THR )
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen.
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk
suratnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana
bertentangan dengan peraturan THR, sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bilamana
Menaker mengeluarkan surat edaran atau yang bentuknya apa pun surat yang kalau mengatur
THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100 persen
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Walaupun sudah keluar 4 peraturan pemerintah turunan dari
Omnibus Law UU Cipta Kerja, tapi PP 78 Tahun 2015 tidak dicabut. Dasar pemberian THR itu
adalah PP 78 Tahun 2015 yang belum dicabut sampai hari ini. Dengan demikian dia masih
berlaku
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan saat ini pemerintah tengah
mematangkan aturan Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Sekretaris Jenderal (Sekjen)
34