Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 APRIL 2021

membayar atau dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, yang sudah setahun tidak bisa
bergerak, belum pulih, di sinilah kita minta pengertiannya, bukan untuk tidak membayar," ujar
Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta
Nurjaman kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021).

DIDESAK TAK NYICIL THR, PENGUSAHA MINTA PENGERTIAN BURUH

Pengusaha meminta pengertian pemerintah maupun pekerja untuk tidak memaksakan
membayar THR langsung full tahun ini. Sebab, masih banyak perusahaan yang masih jauh dari
kondisi pulih sejak dihantam pandemi COVID-19.

"Kami juga minta pengertian kepada teman-teman pekerja, teman-teman buruh yang ada di DKI
Jakarta pada khususnya, umumnya di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana dengan perusahaan
yang dalam kondisi tak mampu membayar atau dalam kondisi yang sangat tidak
menguntungkan, yang sudah setahun tidak bisa bergerak, belum pulih, di sinilah kita minta
pengertiannya, bukan untuk tidak membayar," ujar Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom, Sabtu
(3/4/2021).

Menurut Nurjaman hampir 90% sektor bisnis saat ini masih jauh dari kata pulih. Beberapa sektor
yang masih terpuruk di antaranya seperti sektor pariwisata, manufaktur, garmen dan lain
sebagainya. Hanya beberapa sektor saja yang dari awal tak terdampak pandemi COVID-19
seperti sektor kesehatan, telekomunikasi, dan pendidikan.

"Ada peningkatan tapi masih minus, ini harapan kami adanya saling pengertian dari semua
stakeholder, juga dari pekerja atau buruh," katanya.

Namun bagi para pengusaha yang sudah bangkit dari dampak pandemi COVID-19 atau sama
sekali tak merasakan dampak bahkan diuntungkan oleh pandemi, didorong membayar penuh
THR karyawan.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Menurut Sarman, imauan Airlangga agar pengusaha
membayar penuh THR karyawan tahun ini tak bisa diberlakukan untuk semua usaha.

"Seruan Menko Perekonomian untuk membayar THR full tahun ini jika ditujukan kepada
pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja, memang seharusnya demikian. Tapi
sebaliknya bagaimana dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan alias cashflow yang
sudah sangat sekarat?" ujar Sarman.

Meski sudah diterapkan pelonggaran pembatasan pergerakan orang serta beragam insentif telah
digelontorkan pemerintah buat dunia usaha, namun beberapa sektor seperti pariwisata
mencakup hotel, restoran dan kafe omzetnya masih jauh dari normal.

Hal itu yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membayar THR karyawan secara penuh
tahun ini. Untuk itu, opsi mencicil dan menunda THR seperti tahun lalu asih diperlukan
pengusaha sampai saat ini.

"Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus di
putuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan. Kemudian indikator ekonomi kita juga dapat dilihat saat ini, pertumbuhan
ekonomi kita masih minus artinya memang kondisi dunia usaha masih tertekan dan masih proses
pemulihan, tidak elok jika dipaksa membayar THR," tuturnya.

38