Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 101

Judul               Ini tujuh poin perubahan UU Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tujuh-poin-perubahan-uu-
                                    ketenagakerjaan-dalam-omnibus-law
                Jurnalis            Vendy Yhulia Susanto
                Tanggal             2020-09-27 16:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,
              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan
              yang sama dengan pekerja tetap antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3
              termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja, kami ingin ada kepastian disini untuk PKWT

              positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami ingin
              BLK ini bukan hanya semacam katakanlah sebagai tempat berlatih tapi dari sisi dukungan tidak
              kompatibel lagi dengan kebutuhan, ini yang akan kita lakukan

              neutral - Said Iqbal (None) Mari kita dialog untuk dimasukan dalam omnibus law tapi tidak boleh
              sedikitpun merubah apalagi mengurangi isi UU No 13 Tahun 2003



              Ringkasan
              Pemerintah  menyebutkan  terdapat  tujuh  substansi  pokok  perubahan  Undang-Undang  (UU)
              nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
              Kerja atau Omnibus Law.



              INI TUJUH POIN PERUBAHAN UU KETENAGAKERJAAN DALAM OMNIBUS LAW

              Pemerintah  menyebutkan  terdapat  tujuh  substansi  pokok  perubahan  Undang-Undang  (UU)
              nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
              Kerja atau Omnibus Law.

              Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator
              Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, perubahan tersebut antara lain,  Pertama  ,
              terkait waktu kerja. Selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu),
              RUU cipta kerja ini juga mengatur tentang waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, seperti
              pekerjaan yang dapat kurang dari  8 jam/hari  misalnya pekerjaan  paruh waktu dan ekonomi
              digital atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas, pertambangan, perkebunan, dan
                                                           100
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106