Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 101
Judul Ini tujuh poin perubahan UU Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tujuh-poin-perubahan-uu-
ketenagakerjaan-dalam-omnibus-law
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2020-09-27 16:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan
yang sama dengan pekerja tetap antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3
termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja, kami ingin ada kepastian disini untuk PKWT
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami ingin
BLK ini bukan hanya semacam katakanlah sebagai tempat berlatih tapi dari sisi dukungan tidak
kompatibel lagi dengan kebutuhan, ini yang akan kita lakukan
neutral - Said Iqbal (None) Mari kita dialog untuk dimasukan dalam omnibus law tapi tidak boleh
sedikitpun merubah apalagi mengurangi isi UU No 13 Tahun 2003
Ringkasan
Pemerintah menyebutkan terdapat tujuh substansi pokok perubahan Undang-Undang (UU)
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja atau Omnibus Law.
INI TUJUH POIN PERUBAHAN UU KETENAGAKERJAAN DALAM OMNIBUS LAW
Pemerintah menyebutkan terdapat tujuh substansi pokok perubahan Undang-Undang (UU)
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja atau Omnibus Law.
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, perubahan tersebut antara lain, Pertama ,
terkait waktu kerja. Selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu),
RUU cipta kerja ini juga mengatur tentang waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, seperti
pekerjaan yang dapat kurang dari 8 jam/hari misalnya pekerjaan paruh waktu dan ekonomi
digital atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti migas, pertambangan, perkebunan, dan
100
