Page 102 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 102
pertanian Kedua , terkait tenaga kerja asing (TKA). Pemerintah menyebut tidak akan membuka
semua jenis pekerjaan untuk TKA, akan tetapi hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan
untuk kondisi tertentu seperti untuk darurat, vokasi, dan peneliti.
Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Elen mengatakan, pekerja kontrak belum
diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Perkembangan teknologi digital dan
revolusi industri 4.0 menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan
membutuhkan pekerja untuk untuk jangka waktu tertentu (pekerja kontrak).
"Pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap antara lain
dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3 termasuk kompensasi pengakhiran hubungan
kerja, kami ingin ada kepastian disini untuk PKWT," kata Elen dalam pembahasan DIM RUU cipta
kerja, Sabtu (26/9).
Keempat, alih daya (outsourcing). Pemerintah menyebut, pengusaha alih daya wajib
memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya baik sebagai pekerja kontrak
maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial dan perlindungan K3.
Kelima, upah minimum. Upah minimum tidak dapat ditangguhkan, kenaikan upah minimum
menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas, basis upah minimum
pada tingkat provinsi dan dan dapat ditetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu dan upah untuk UMKM tersendiri.
Keenam, penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK, menambahkan program jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP).
Ketujuh, program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Pemerintah menyebut hal ini belum
diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dinilai perlu terlebih
disaat kondisi pandemi covid-19.
Pemerintah mengatakan, perlindungan pekerja yang terkena PHK dengan manfaat JKP berupa
cash benefit, vocational training, dan job placement access. Pekerja yang mendapat JKP tetap
akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan
hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (Jkm), dan jaminan kesehatan nasional
(JKN).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah dan DPR
menyepakati konsepsi terkait beberapa hal.
Pertama, ketentuan mengenai sanksi akan kembali menggunakan pengaturan di UU eksisting
(UU nomor 13 tahun 2003).
Kedua, dicabutnya upah minimum padat karya dari RUU Cipta Kerja.Pencabutan ini berdasarkan
kesepakatan tripartit yang sebelumnya dilakukan.
Ketiga, upah minimum kabupaten/kota tidak dihilangkan. Keempat, pengaturan kluster
ketenagakerjaan wajib mematuhi putusan mahkamah konstitusi (MK).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi
mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat UU ketenagakerjaan disahkan pada 2003 berbeda
dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini berbeda. Terlebih saat ini tengah memasuki revolusi
industri 4.0.
Anwar mengatakan, RUU cipta kerja ini memfokuskan kepada tiga kelompok. Yakni mereka yang
akan bekerja, mereka yang tengah bekerja dan mereka yang terputus pekerjaannya karena PHK.
101
