Page 102 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 102

pertanian  Kedua  , terkait tenaga kerja asing (TKA). Pemerintah menyebut tidak akan membuka
              semua jenis pekerjaan untuk TKA, akan tetapi hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan
              untuk kondisi tertentu seperti untuk darurat, vokasi, dan peneliti.

              Ketiga,  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT).  Elen  mengatakan,  pekerja  kontrak  belum
              diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Perkembangan teknologi digital dan
              revolusi  industri  4.0  menimbulkan  jenis  pekerjaan  baru  yang  bersifat  tidak  tetap  dan
              membutuhkan pekerja untuk untuk jangka waktu tertentu (pekerja kontrak).

              "Pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap antara lain
              dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3 termasuk kompensasi pengakhiran hubungan
              kerja, kami ingin ada kepastian disini untuk PKWT," kata Elen dalam pembahasan DIM RUU cipta
              kerja, Sabtu (26/9).

              Keempat,  alih  daya  (outsourcing).  Pemerintah  menyebut,  pengusaha  alih  daya  wajib
              memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya baik sebagai pekerja kontrak
              maupun pekerja tetap, antara lain dalam hal upah, jaminan sosial dan perlindungan K3.

              Kelima,  upah  minimum.  Upah  minimum  tidak  dapat  ditangguhkan,  kenaikan  upah  minimum
              menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas, basis upah minimum
              pada tingkat provinsi dan dan dapat ditetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
              tertentu dan upah untuk UMKM tersendiri.

              Keenam,  penyesuaian  perhitungan  besaran  pesangon  PHK,  menambahkan  program  jaminan
              kehilangan pekerjaan (JKP).

              Ketujuh,  program  jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP).  Pemerintah  menyebut  hal  ini  belum
              diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dinilai perlu terlebih
              disaat kondisi pandemi covid-19.

              Pemerintah mengatakan, perlindungan pekerja yang terkena PHK dengan manfaat JKP berupa
              cash benefit, vocational training, dan job placement access. Pekerja yang mendapat JKP tetap
              akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan
              hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (Jkm), dan jaminan kesehatan nasional
              (JKN).
              Ketua  Badan  Legislasi  (Baleg)  Supratman  Andi  Agtas  mengatakan,  pemerintah  dan  DPR
              menyepakati konsepsi terkait beberapa hal.

              Pertama, ketentuan mengenai sanksi akan kembali menggunakan pengaturan di UU eksisting
              (UU nomor 13 tahun 2003).

              Kedua, dicabutnya upah minimum padat karya dari RUU Cipta Kerja.Pencabutan ini berdasarkan
              kesepakatan tripartit yang sebelumnya dilakukan.

              Ketiga,  upah  minimum  kabupaten/kota  tidak  dihilangkan.  Keempat,  pengaturan  kluster
              ketenagakerjaan wajib mematuhi putusan mahkamah konstitusi (MK).

              Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker),  Anwar  Sanusi
              mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat UU ketenagakerjaan disahkan pada 2003 berbeda
              dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini berbeda. Terlebih saat ini tengah memasuki revolusi
              industri 4.0.
              Anwar mengatakan, RUU cipta kerja ini memfokuskan kepada tiga kelompok. Yakni mereka yang
              akan bekerja, mereka yang tengah bekerja dan mereka yang terputus pekerjaannya karena PHK.



                                                           101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107