Page 99 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 99
Judul Masih Belum Lolos Daftar Prakerja Gelombang 10? Cek Lagi Syarat-
syarat Berikut
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/09/27/masih-belum-lolos-daftar-
prakerja-gelombang-10-cek-lagi-syarat-syarat-berikut
Jurnalis Seli Andina Miranti
Tanggal 2020-09-27 16:54:48
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
TRIBUNJABAR.ID - Sejak Sabtu (26/9/2020) siang, program Kartu Prakerja gelombang 10 telah
dibuka.
MASIH BELUM LOLOS DAFTAR PRAKERJA GELOMBANG 10? CEK LAGI SYARAT-
SYARAT BERIKUT
TRIBUNJABAR.ID - Sejak Sabtu (26/9/2020) siang, program Kartu Prakerja gelombang 10 telah
dibuka.
Ini menjadi gelombang terakhir dari program Kartu Prakerja yang dibuka tahun ini.
Sementara itu, sisa kuota Kartu Prakerja 2020 dari data yang disebut di atas adalah 116.265
orang. Kuota tersebut akan diserap melalui pendaftaran gelombang 10.
Dilansir dari Kompas.com, Heads of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja Louisa Tuhatu pun membenarkan informasi tersebut.
Namun demikian, hingga gelombang 9, masih banyak pendaftar yang masih gagal untuk lolos .
Di gelombang terakhir di tahun ini, yaitu gelombang 10, berikut adalah hal-hal yang dapat
dipastikan kembali oleh peserta agar dapat lolos Kartu Prakerja : Kriteria pendaftar Menurut
Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020, ada sejumlah hal yang
harus diperiksa sebelum mendaftar agar peserta dapat lolos , yaitu: Peserta merupakan pencari
kerja Selain kepada pencari kerja, Kartu Prakerja juga dapat diberikan kepada: - Pekerja/buruh
yang terkena PHK - Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, yaitu
mereka yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku usaha mikro dan
kecil) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP dan berusia paling rendah 18
tahun Tidak sedang mengikuti pendidikan formal Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota
DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan
dewan pengawas pada BUMN atau BUMD Selain itu, pendaftar juga dipastikan tidak akan dapat
98
