Page 119 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 119
mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup,
penggiat HAM, dan lain-lain.
Oleh karena itu, KSPI mendesak DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan klaster
ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan
pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Di sisi yang lain, KSPI mengapresiasi sikap tujuh fraksi yang dalam DIM (Daftar Inventaris
Masalah) menyatakan dalam sandingannya untuk kembali kepada pasal-pasal di dalam Undang-
Undang No 13 Tahun 2003.
Dengan kata lain, draft RUU Cipta kerja klaster ketenagakerjaan dikembalikan sesuai Undang-
Undang No 13 Tahun 2003. KSPI juga mengapresiasi pimpinan DPR dan Panja Baleg yang
tergabung dengan tim perumus bersama serikat buruh yang menyatakan dalam sandingan DIM-
nya kembali kepada isi Undang-Undang No 13 Tahun 2003.
"Namun demikian, bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta
Kerja, maka bisa dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat yang lain
akan semakin massif," kata Said Said mengingatkan, agar tidak ada target waktu dalam
pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi yang ada adalah taget isi atau hasil, agar RUU Cipta Kerja
bisa diterima semua pihak. Bukan maunya pemerintah saja.(E-1).
118
