Page 174 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Judul Fraksi PKS Minta UU 13/2013 Dicabut Dari RUU Cipta Kerja
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/fraksi-pks-minta-uu-132013-dicabut-dari-
ruu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-27 02:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) Pemerintah bicara panjang lebar soal
perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Tetapi pemerintah justru tidak menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini
perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja

negative - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) Pemerintah bicara panjang lebar soal
perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Tetapi pemerintah justru tidak menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini
perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

neutral - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) Undang-undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan banyak berbicara soal hak dan kewajiban antara pengusaha dan
pekerja atau buruh, tetapi bila kita meneliti pasal demi pasal yang dimasukkan dalam RUU Cipta
Kerja ini justru nampak merugikan pada pekerja atau buruh di Indonesia, sehingga menjadi
bertolak belakang dengan semangat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
Indonesia dan cenderung lebih berpihak pada pengusaha atau investor

neutral - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) Undang-undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan banyak berbicara soal hak dan kewajiban antara pengusaha dan
pekerja atau buruh, tetapi bila kita meneliti pasal demi pasal yang dimasukkan dalam RUU Cipta
Kerja ini justru nampak merugikan pada pekerja atau buruh di Indonesia, sehingga menjadi
bertolak belakang dengan semangat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
Indonesia dan cenderung lebih berpihak pada pengusaha atau investor.

neutral - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) penghambat bisnis dan investasi di
Indonesia. Laporan dari Global Competitiveness Report ini adalah salah satu rujukan di dunia
dan selama bertahun-tahun telah mendedahkan persoalan yang tidak jauh berbeda pada
hambatan berbisnis di Indonesia. Sementara persoalan yang terkait dengan ketenagakerjaan,
seperti disebutkan dalam laporan tersebut ada persoalan etos kerja sendiri masih menjadi
persoalan nomor sekian

positive - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) Kami melihat Pemerintah salah arah
dengan memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ke dalam
173