Page 175 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 175
pembahasan Omnibus Law. Sebab persoalan-persoalan utama yang menjadi penghambat
investasi seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tak memadai,
instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintah, inilah yang paling utama harus dikejar dan
alhamdulillah sudah kita bahas dalam 10 Bab RUU Cipta Kerja sejak awal pembahasan.
positive - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR RI) Persoalan-persoalan paling krusial itu
sudah kita selesaikan dalam bab-bab lain yang sudah lebih dulu kita bahas. Tentu kita asumsikan
indikator daya saing lainnya yang masih masuk persoalan nomor sekian bisa terselesaikan ketika
penghambat utamanya terselesaikan. Maka kami melihat menjadi tidak penting memasukkan
Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ke dalam salah satu bahasan RUU
Cipta Kerja dan mengusulkan untuk dicabut saja dari pembahasan.
Ringkasan
Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan
pada Jumat (25/9) menuai perdebatan di Badan Legislasi.
Alasan pemerintah memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 20 Tentang Ketenagakerjaan ke
dalam RUU Cipta Kerja ini juga dipertanyakan anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.
FRAKSI PKS MINTA UU 13/2013 DICABUT DARI RUU CIPTA KERJA
JAKARTA - Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang
Ketenagakerjaan pada Jumat (25/9) menuai perdebatan di Badan Legislasi.
Alasan pemerintah memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 20 Tentang Ketenagakerjaan ke
dalam RUU Cipta Kerja ini juga dipertanyakan anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.
"Pemerintah bicara panjang lebar soal perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-
undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi pemerintah justru tidak
menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law
Cipta Kerja." Logikanya, lanjut Ledia, semua Undang-Undang yang dimasukkan ke dalam
pembahasan Omnibus Law merupakan undang-undang yang dianggap perlu disederhanakan,
atau diubah atau dibuang pasal-pasalnya karena dianggap menghambat semangat membuka
peluang invetasi masuk ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
Indonesia.
"Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan banyak berbicara soal hak dan
kewajiban antara pengusaha dan pekerja atau buruh, tetapi bila kita meneliti pasal demi pasal
yang dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja ini justru nampak merugikan pada pekerja atau buruh
di Indonesia, sehingga menjadi bertolak belakang dengan semangat untuk menciptakan
lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dan cenderung lebih berpihak pada pengusaha atau
investor." Dalam perkembangan pembahasan Ledia menyampaikan sempat mendengar ada
yang mengemukakan kalau persoalan daya saing menjadi salah satu alasan kenapa masalah
ketenagakerjaan dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja ini.
Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mengutip data Global Competitiveness Report 2017-2018 yang
juga dilansir dalam World Economic Forum yang menyebutkan sejumlah hambatan berbisnis di
Indonesia, di antaranya korupsi, inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tak
memadai, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintah, dan rasio pajak.
174
