Page 176 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

"Persoalan korupsi dan inefisiensi birokrasi masih menjadi "juaranya" penghambat bisnis dan
investasi di Indonesia. Laporan dari Global Competitiveness Report ini adalah salah satu rujukan
di dunia dan selama bertahun-tahun telah mendedahkan persoalan yang tidak jauh berbeda
pada hambatan berbisnis di Indonesia. Sementara persoalan yang terkait dengan
ketenagakerjaan, seperti disebutkan dalam laporan tersebut ada persoalan etos kerja sendiri
masih menjadi persoalan nomor sekian," kata Ledia Karena itu Ledia kemudian menegaskan
bahwa fraksinya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta agar Undang-undang No 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami melihat Pemerintah salah arah dengan memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan ke dalam pembahasan Omnibus Law. Sebab persoalan-persoalan
utama yang menjadi penghambat investasi seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, akses ke
pembiayaan, infrastruktur tak memadai, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintah, inilah
yang paling utama harus dikejar dan alhamdulillah sudah kita bahas dalam 10 Bab RUU Cipta
Kerja sejak awal pembahasan." Pembahasan hingga 10 bab RUU Cipta Kerja yang berlangsung
marathon sejak April lalu memang sudah memasukkan berbagai upaya agar hambatan-
hambatan utama berbisnis dan berinvestasi di Indonesia terminimalisasi.

"Persoalan-persoalan paling krusial itu sudah kita selesaikan dalam bab-bab lain yang sudah
lebih dulu kita bahas. Tentu kita asumsikan indikator daya saing lainnya yang masih masuk
persoalan nomor sekian bisa terselesaikan ketika penghambat utamanya terselesaikan. Maka
kami melihat menjadi tidak penting memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan ke dalam salah satu bahasan RUU Cipta Kerja dan mengusulkan untuk dicabut
saja dari pembahasan." (jpnn).

175