Page 216 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 216
negative - Irmadi Lubis (Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker) Oleh karena itu, pemerintah
harus bisa menunjukkan bahwa seperti kita membahas sebelumnya, kita kan bahas sebelumnya
dari bab itu, ini diubah karena ini, bukan jawaban secara umum. Jadi minta pemerintah
neutral - Ahmad Baidowi (Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker) Kalau turun jangan terlalu
jomplang, kalau ternyata RUU ini hanya merusak sistem yang ada, lebih buruk dari existinh lebih
baik tidak dibahas, lebih baik dikeluarkan seperti kata teman-teman, ucap sosok yang akrab
disapa Awiek itu Kalau ada hal-hal progresif seperti itu, ya tidak ada salahnya, kita bisa diskusi
lebih lanjut
Ringkasan
Sebanyak 4 fraksi, Demokrat, PKS, NasDem dan PAN meminta agar klaster ketenagakerjaan
didrop dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
4 FRAKSI MINTA KLASTER KETENAGAKERJAAN DIBUANG DI OMNIBUS LAW
Jakarta - Sebanyak empat fraksi di Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di Badan Legislasi ( Baleg ) DPR RI meminta agar klaster
ketenagakerjaan didrop dari draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sikap tersebut disampaikan masing-masing perwakilan fraksi usai mendengarkan penjelasan
pemerintah sebagai pengusul rancangan regulasi tentang klaster ketenagakerjaan dalam rapat
yang berlangsung pada Jumat (25/9) malam.
Fraksi yang meminta klaster ketenagakerjaan didrop itu adalah Demokrat, NasDem, PKS, dan
PAN.
Untuk Demokrat, anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari partai tersebut
Benny Kabur Harman mengatakan permintaan drop disampaikan karena pihaknya tidak
menangkap penjelasan pemerintah tentang tujuan membuat klaster ketenakerjaan di RUU
Omnibus Law Ciptaker.
"Fraksi kami ambil posisi untuk tidak menyetujui klaster ini dibahas lebih lanjut dan mohon untuk
di- drop ," kata Benny.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari
mengatakan fraksinya meminta klaster tersebut didrop dan menyarankan agar pemerintah
mengajukan revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR agar dimasukkan ke dalam draf Prolegnas
Prioritas 2021 untuk kemudian dibahas secara khusus.
"Jadi kami berharap agar kita tidak perlu memasukkan klaster ketenagakerjaan ini atau
setidaknya tidak ada perubahan," kata sosok yang akrab disapa Tobas itu.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifa meminta
klaster ketenagakerjaan dicabut dari draf RUU Omnibus Law Ciptaker karena pihaknya tidak
melihat klaster ketenagakerjaan penting untuk masuk ke dalam RUU Omnibus Law Ciptaker.
"Kami berpikir bahwa dari Fraksi PKS tidak memandang UU [Ketenagakerjaan] ini menjadi hal
yang penting untuk dimasukkan RUU Omnibus Law Ciptaker. Kami mengusulkan mengembalikan
atau mencabut dari RUU ini," ucap Ledia.
215
