Page 220 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 220
atau outsourcing , Kemudian, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan kompensasi PHK, sanksi, jaminan kehilangan pekerjaan, serta
penghargaan lainnya.
"Ada 10 materi yang akan kita bahas terkait RUU Ciptaker substansi ketenagakerjaan atau klaster
ketenagakerjaan," kata Anwar dalam rapat bersama Baleg DPR, Jumat (25/9).
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang meyakini RUU Omnibus Law Ciptaker akan
menghadirkan perlindungan lebih bagi para pekerja.
Menurutnya, klaster ketenagakerjaan dalam draf regulasi ini telah disempurnakan setelah
pemerintah rapat bersama tim tripartit yang terdiri atas unsur pengusaha dan serikat buruh.
"Secara garis besar RUU Cipta Kerja yang kami usulkan dalam penyempurnaannya, setelah kami
cermati menurut keyakinan kami akan memberikan tambahan perlindungan bagi para pekerja,"
kata Haiyani.
"Juga kenyamanan kepada pekerja termasuk tujuannya hadirnya investasi, tetapi investasi hadir
tetap memperhatikan perlindungan pekerja," ucapnya Klaster ketenagakerjaan di RUU Omnibus
Law Ciptaker mulai dibahas di Panja RUU Ciptaker di Baleg DPR.
Ketenagakerjaan merupakan klaster di RUU Omnibus Law Ciptaker yang pembahasannya sempat
meminta ditunda oleh Presiden Joko Widodo pada akhir April 2020 silam.
Hal tersebut dilakukan untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal
dalam klaster tersebut.
Jokowi mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan
tersebut.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR
sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana
Merdeka, 24 April 2020.
Pada Agustus 2020 silam, Wakil Ketua Baleg DPR Willy mengklaim DPR dan perwakilan
konfederasi serikat pekerja yang tergabung dalam Tim Perumus Klaster Ketenagakerjaan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah menyepakati poin-poin muatan klaster ketenagakerjaan.
Fraksi-fraksi kemudian akan memasukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat
pekerja/serikat buruh ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi.
(mts/agt).
219
