Page 217 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 217
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi PAN Ali Taher mengatakan
belum ada alasan rasional yang objektif untuk mengubah masalah ketenagakerjaan lewat RUU
Omnibus Law Ciptaker. Dia menegaskan bahwa UU Ketenegakerjaan masih dibutuhkan saat ini.
"Kami kembali ke existing , inilah sikap fraksi yang sudah kami komunikasikan," ucapnya.
Sementara itu, permintaan agar pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Omnibus Law
Ciptaker dilanjutkan disampaikan dua fraksi yakni Golkar dan PKB.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo
menyebut tidak ada alasan untuk mencabut atau mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari
draf RUU Omnibus Law Ciptaker.
Ia meyakini terdapat persoalan dalam masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
"Jadi saya rasa, tidak ada alasan lain untuk di- drop , yang ada adalah mari kita duduk sama-
sama menyelesaikan persoalan ini, saya yakin bahwa ini ada persoalan. Tidak hanya persoalan
buruh, tapi persoalan pengusaha," kata Firman.
"Fraksi Golkar menyatakan mohon dilanjutkan pembahasan ini," imbuhnya.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi PKB Abdul Wahid
menyatakan pembahasan klaster ketenagkerjaan perlu dilanjutkan. Ia mengajak agar pihak-
pihak terkait untuk membahas masalah ketenagakerjaan secara bersama-sama.
"Pandangan kami bahwa ini perlu kita bahas undang-undang ini supaya ada titik temu, mana
masalah-masalahnya mari kita diskusikan bersama," ucap Wahid.
Sementara itu, Gerindra, PDIP, dan PPP memberikan sikap yang berbeda dari lima fraksi
sebelumnya.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Obon Tabroni
mengatakan bahwa klaster ketenagakerjaan perlu didiskusikan lebih intens untuk kemudian
diputuskan didrop atau tidak.
Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang sudah memiliki 10 amar putusan judicial review belum direvisi
hingga saat ini.
"Sehingga, saya berharap bahwa kita kembali aja UU 13 [Ketenagakerjaan] saja yang direvisi,
tapi khusus untuk kalster ketenagakerjaan kita diskusikan lebih intens apakah didrop atau
terserah," kata Obon.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Irmadi Lubis
meminta pemerintah tidak memberikan penjelasan yang tidak umum.
Menurutnya, penjelasan pemerintah soal keberadaan klaster ketenagakerjaan harus seperti
penjelasan yang disampaikan di pembahasan bab-bab sebelumnya di RUU Omnibus Law
Ciptaker.
"Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa seperti kita membahas
sebelumnya, kita kan bahas sebelumnya dari bab itu, ini diubah karena ini, bukan jawaban secara
umum. Jadi minta pemerintah," kata Irmadi.
Anggota Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi
mengatakan bahwa fraksinya tidak keberatan dengan klaster ketenagakerjaan selama
berdasarkan semangat perlindungan tenaga kerja.
216
