Page 219 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 219
Judul Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Memuat 10 Materi
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200926005540-92-
551192/klaster-ketenagakerjaan-ruu-cipta-kerja-memuat-10-materi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-26 15:57:32
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Ada 10 materi yang akan kita bahas terkait RUU
Ciptaker substansi ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Secara garis besar RUU Cipta Kerja yang kami usulkan
dalam penyempurnaannya, setelah kami cermati menurut keyakinan kami akan memberikan
tambahan perlindungan bagi para pekerja
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Juga kenyamanan kepada pekerja termasuk tujuannya
hadirnya investasi, tetapi investasi hadir tetap memperhatikan perlindungan pekerja
null - Jokowi (Ketua DPR) Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga
mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster
Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan
pemerintah
Ringkasan
Kemenaker menyatakan 10 materi yang termuat dalam klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
antara lain menyangkut masalah PHK dan tenaga kerja asing.
KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTA KERJA MEMUAT 10 MATERI
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi
mengatakan terdapat beberapa materi muatan yang akan dibahas terkait klaster
ketenagakerjaan di Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Dia membeberkan materi itu ialah bagian umum yang memuat undang-undang yang akan
direvisi, yaitu, penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, dan alih daya
218
