Page 298 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 298

Judul               DPR dan pemerintah bahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
                                    Kerja, Jumat malam
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-dan-pemerintah-bahas-klaster-
                                    ketenagakerjaan-dalam-ruu-cipta-kerja-jumat-malam
                Jurnalis            Handoyo
                Tanggal             2020-09-25 21:10:40
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Badan Legislasi ( Baleg) DPR dan pemerintah membahas klaster ketenagakerjaan di Omnibus
              Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020) malam ini.



              DPR DAN PEMERINTAH BAHAS KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM RUU CIPTA
              KERJA, JUMAT MALAM

              JAKARTA  . Badan Legislasi ( Baleg) DPR dan pemerintah membahas klaster ketenagakerjaan di
              Omnibus  Law  RUU  Cipta Kerja  di Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta,  Jumat  (25/9/2020)
              malam ini.

              Rapat ini dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan perwakilan pemerintah yang dihadiri
              Staf  Ahli  Kemenko  Perekonomian  Elen  Setiadi  dan  Sekretaris  Jenderal  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi. "Seluruh anggota Panja, malam hari ini kita akan
              mendengar dulu alasan atau urgensi terhadap klaster ketenagakerjaan masuk di dalam RUU
              Cipta Kerja," kata Supratman.

              Supratman  berharap,  klaster  ketenagakerjaan  dapat  memudahkan  iklim  investasi  dan
              memberikan  perlindungan  yang  cukup  baik  bagi  para  pekerja  dari  pemerintah.  "Kita  juga
              berharap tenaga kerja kita juga akan mendapatkan perlindungan yang cukup baik dari negara
              dan dari kalangan pengusaha," ujar dia.

              Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja terus dikebut DPR dan pemerintah meski berbagai pihak
              telah menyuarakan penolakan. Klaster ketenagakerjaan utamanya menjadi sorotan publik karena
              dianggap merugikan pekerja dan mengutamakan kepentingan pebisnis atau investor. Hak-hak
              pekerja, seperti cuti dan libur dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.

              Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat
              buruh  sebagai  respons  atas  penolakan  massa  buruh  dan  pekerja  terhadap  klaster
              ketenagakerjaan. Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus
              menghasilkan empat kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan.

                                                           297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303