Page 301 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 301
Hak-hak pekerja, seperti cuti dan libur dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.
Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat
buruh sebagai respons atas penolakan massa buruh dan pekerja terhadap klaster
ketenagakerjaan.
Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus menghasilkan empat
kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan.
Salah satu kesepakatannya yaitu materi klaster ketenagakerjaan yang mengatur soal perjanjian
kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian
hubungan industrial mesti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden KSPI, Said Iqbal, berharap aspirasi serikat buruh betul-betul didengarkan DPR dan
disampaikan kepada pemerintah saat rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Namun, di lain sisi, ia masih berharap klaster ketenagakerjaan bisa dicabut dari RUU Cipta Kerja.
"Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tentang hasil kami akan ikuti terus
dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami hasil juga penting. Tapi setidak-tidaknya proses
untuk menampung, bahan inisiasi tim perumus ini diinisiasi Pak Willy (Wakil Ketua Baleg Willy
Aditya), tim besarnya inisiasi Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco), kami mengapresiasi,"
kata Said, Jumat (21/8/2020).
Klaster ketenagakerjaan ini menjadi bagian dalam RUU Cipta Kerja yang dibahas paling akhir.
Sementara, diketahui ada 11 klaster dalam RUU Cipta Kerja.
300
