Page 303 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 303

Di samping itu, pihaknya menegaskan, akan memperluas konsolidasi guna menguatkan sikap
              penolakan  elemen  masyarakat,  kendati  pengesahan  RUU  Cipta  Kerja  sudah  di  ujung
              pembahasan.

              "(Kami) tidak akan berhenti mengkritik DPR yang keras kepala," kata dia.

              Sebelumnya  diberitakan,  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  dan  pemerintah  mengagendakan
              pembahasan  klaster  ketenagakerjaan  dalam  draf  omnibus  law  RUU  Cipta  Kerja,  Jumat
              (25/9/2020).

              Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, agenda rapat dimulai pukul 10.00 WIB. Ia
              memastikan rapat digelar terbuka.

              Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja terus dikebut DPR dan pemerintah meski berbagai pihak
              telah menyuarakan penolakan.
              Klaster ketenagakerjaan utamanya menjadi sorotan publik karena dianggap merugikan pekerja
              dan mengutamakan kepentingan pebisnis atau investor.

              Hak-hak pekerja, seperti cuti dan libur, dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.

              Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat
              buruh    sebagai  respons  atas  penolakan  massa  buruh  dan  pekerja  terhadap  klaster
              ketenagakerjaan.

              Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus menghasilkan empat
              kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan.

              Salah satu kesepakatannya yaitu materi klaster ketenagakerjaan yang mengatur soal perjanjian
              kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian
              hubungan industrial mesti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

              Presiden  KSPI  Said  Iqbal  berharap,  aspirasi  serikat  buruh  betul-betul  didengarkan  DPR  dan
              disampaikan kepada pemerintah saat rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan.


              Namun di lain sisi, ia masih berharap klaster ketenagakerjaan bisa dicabut dari RUU Cipta Kerja.
              "Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tentang hasil kami akan ikuti terus
              dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami hasil juga penting. Tapi setidak-tidaknya proses
              untuk menampung, bahan inisiasi tim perumus ini diinisiasi Pak Willy (Wakil Ketua Baleg Willy
              Aditya), tim besarnya inisiasi Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco), kami mengapresiasi,"
              kata Said, Jumat (21/8/2020).






















                                                           302
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308