Page 307 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sudah mencapai 95%. Tersisa klaster ketenagakerjaan
sebagai klaster terakhir yang menjadi pembahasan di Baleg.
"Alhamdulillah dari seluruh pasal mungkin kalau saya presentasekan sudah 95% telah disepakati
di tingkat panja. Hanya beberapa ada materi-materi pending di beberapa UU sektor yang masih
(harus dibahas) dan hari ini InsyaAllah akan kami selesaikan. Dan mudah-mudahan besok kita
bisa masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang Ketenagakerjaan," ujar Supratman
dalam diskusi virtual bertema 'Menimbang Urgensi Omnibus Law di Masa Pandemi' yang
diselenggarakan ILUNI UI, Kamis malam, (24/9).

Supratman mengapreasiasi sikap pemerintah selama masa pembahasan bersama Baleg DPR RI.
Supratman menilai pemerintah mau mendengar aspirasi dan masukan-masukan dari tim panja
RUU Cipta Kerja.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemerintah bahwa pemerintah mau
mendengar aspirasi dan termasuk masukan-masukan dari panja terkait beberapa materi muatan
di dalam rancangan undang-undang yang awalnya tidak sesuai dan tidak selaras dengan
ketentuan di dalam UU Dasar," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Senada dengan Supratman, Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen
Setiadi menyatakan Pemerintah dan tim panja DPR RI telah menyepakati beberapa poin
substansi dari RUU Cipta Kerja. Elen menjelaskan ada 15 substansi RUU Cipta Kerja yang telah
disepakati.

Berikut rinciannya: 1. Kesesuaian Tata Ruang 2. AMDAL Tidak Dihilangkan 3. Persetujuan
Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko (Risk
Based Approach) 5. UMKM dan Koperasi 6. Riset dan Inovasi 7. Tindak Lanjut Putusan World
Trade Organization (WTO) 8. Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah 9. Lembaga Pengelola
Investasi (LPI) 10. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah 11. Persyaratan Investasi (Bidang Usaha
Tertutup dan Terbuka) 12. Sertifikasi Jaminan Produk Halal 13. Pencabutan Peraturan Daerah
(Perda) 14. Kemudahan Berusaha 15. Penataan Ulang Sanksi "Untuk sanksi ini, yang kita
lakukan reformulasi dan mempertegas mana sebenarnya unsur pidana dan admisnitratsi. Kalau
sifatnya perizinan mestinya adminstrasi, tapi kalau yang sifatnya sudah melakukan atau
mengakibatkan K3L maka tetap sanksi pidana dan diatur ulang dalam RUU Cipta Kerja," tutup
Elen.

(BR).

306