Page 305 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 305
Fraksi-fraksi kemudian akan memasukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat
pekerja/serikat buruh ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi.
Sementara itu Panja RUU Omnibus Law Ciptaker telah memutuskan mencabut klaster pendidikan
dari draf RUU tersebut.
Pencabutan klaster pendidikan dari draf RUU itu telah disahkan dalam rapat Panja RUU Omnibus
Law Ciptaker pada Kamis (24/9) kemarin.
Sekjen Kemendikbud, Ainun Naim mengatakan selama ini banyak masukan yang menilai klaster
pendidikan dalam RUU Ciptaker tidak membawa manfaat.
"Hal ini keputusan yang baik. Kami menjaring dan mengapresiasi masukan dari berbagai
organisasi dan elemen masyarakat, dan sebagian besar meminta agar klaster pendidikan tidak
dimasukkan ke draf RUU Ciptaker," ucapnya.
Ainun mengatakan Kemendikbud juga mendengar berbagai aspirasi masyarakat untuk
mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru pada UU Sistem Pendidikan Nasional,
UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan Kedokteran.
Kritik sebelumnya disampaikan Koalisi Organisasi Pendidikan yang terdiri dari organisasi
pendidikan besar, seperti Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan PP
Muhammadiyah, LP Ma'arif NU PBNU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Mereka menilai sejumlah poin pada klaster pendidikan di RUU Ciptaker seolah membawa
pendidikan ke dunia bisnis. Hal ini dinilai akan meninggalkan esensi pendidikan yang tidak
seharusnya dicampur dengan perkara bisnis. (mts).
304
