Page 316 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 316
Selain itu Benny mengatakan pihaknya telah membentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman
Ilegal PMI sebagai upaya pencegahan pengiriman ilegal PMI di lapangan. Adapun awal bulan ini,
BP2MI berhasil menggagalkan pengiriman enam calon PMI ilegal ke Kamboja.
Setiap saat terancam deportasi atau penjara Sadar tidak memiliki dokumen resmi, Figo
mengatakan bahwa dirinya sering dilanda rasa waswas saat tengah beraktivitas. Selang setahun
ia banting tulang di Malaysia, Figo pun memutuskan untuk mengurus segala dokumen terkait
status dan pekerjaannya.
Ia pun mengaku masih memiliki nasib yang lebih mujur dibandingkan para PMI lainnya. Ia
bersyukur tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi atau eksploitasi dari tempatnya
bekerja, seperti yang sering menjadi pemberitaan selama ini.
Namun, sepuluh tahun berlalu, rasa waswas tersebut kembali menggelayut batinnya. Pasalnya,
pasca tergulingnya rezim Najib Razak, pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan PM Mahathir
Mohamad disebutnya mengubah kebijakan di mana pekerja migran yang sudah bekerja selama
10 tahun harus kembali ke negara asal.
"Ketika Mahathir naik itu, karena ketika menjadi oposisi yang selalu diproteskan kepada pihak
berkuasa waktu itu adalah karena terlalu banyak warga asing di Malaysia. Ketika polisi berpatroli
ke kampung-kampung, masuk ke pemukiman warga asing, beberapa kali saya bahkan ketika
makan ada polisi masuk ya lari," ungkapnya.
Dua tahun bertahan, Figo akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia melalui program amnesti
pada Desember 2019 silam. Sedikitnya 110 ribu pekerja migran tak berdokumen dipulangkan ke
negara asal.
"Imbauannnya kepada pemerintah (Indonesia) yang harus berupaya agar menyediakan
lapangan pekerjaan yang cukup," pungkas Figo.
Kekosongan payung legalitas Sementara itu, perjanjian atau Memorandum of Understanding
(MoU) mengenai Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik antara Indonesia dan Malaysia
juga telah kadaluarsa sejak tahun 2016 lalu. Hal ini semakin membuat rumit nasib para PMI
terutama yang ilegal di negara jiran itu. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian
Ketenagakerjaan RI pun diminta untuk segera melakukan pembaruan MoU.
"Kita mengalami kekosongan hukum. Tidak ada hukum yang mengatur tentang penempatan,
juga tidak ada hukum yang menjamin tentang perlindungan," tegas Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani.
"Kita harus punya dignity untuk bicara tegas dengan Malaysia. Karena di satu sisi sekali pun
kita menyiapkan satgas, komitmen untuk memberantas sindikat, tapi kalau negara tujuan untuk
penempatan main-main pada kebijakan dalam negerinya, dan tetap menerima pekerja yang
berangkat secara ilegal, itu sama saja," sambungnya.
rap/as (ita/ita) .
315
