Page 318 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 318
Elen menjelaskan ada 15 substansi RUU Cipta Kerja yang telah disepakati diantaranya pertama
ialah kesesuaian tata ruang menyangkut tata ruang di darat dan luat, termasuk kawasan hutan.
Menurut Elen, tata ruang menjadi salah satu hambatan ketika para investor memulai untuk
menetapkan/menentukan suatu lokasi.
"Tata ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata
Ruang)," kata Elen.
Oleh karena itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR
dalam bentuk digital. RDTR ini sebagai acuan perizinan berusaha (kesesuaian tata ruang).
"Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM untuk memulai starting
bisnis dan menentukanlokasi sesuai kegiatan usahanya," kata Elen melanjutkan.
Yang kedua AMDAL tidak dihilangkan dan dalam draft pertama kali yang diajukan oleh
pemerintah, pemerintah ingin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan,
akhirnya tidak jadi dihilangkan.
Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL akhirnya
disepakati untuk hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi
perlindungan ke daya dukung lingkungan, dan lingkungan hidup itu sendiri.
"Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk
kegiatan risiko tinggi," jelas Elen.
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Elen menjelaskan mengenai SLF,
pemerintah akan menerapkan persetujuan pembangunan gedung, dengan menerapkan standar
dan sertifikat layak fungsi.
"Akan ada guidance yang disiapkan Kementerian PUPR mengenai sertifikasi dan standar
bangunan yang harus disiapkan masyarakat. Terutama risiko rendah untuk bangunan sederhana,
tentu tinggal mengambil standar yang telah disiapkan," kata Elen.
Keempat penerapan perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach) dan perizinan berusaha,
kata Elen, akan didasarkan atas risiko rendah, menengah, dan tinggi. Risiko rendah
denganpendaftaran, risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko tinggi dengan izin.
"Kalo yang risikonya rendah seperti UMK cukup pendafararan melalui sistem OSS [Online Single
Subbmission], akan teregister dan mendapatkan semacam perizinan dari pemerintah pusat,"
tuturnya Kelima UMKM dan Koperasi dan lewat RUU Cipta Kerja, Elen mengklaim UMKM dan
Koperasi akan mendapatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan.
"Baik UMKM dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahn dan pembedayaan
dalam bentuk akseleratif dan dukungan dnegan kemitraan dengan badan usaha besar.".
317
