Page 348 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 348
"Kami menyambut baik dan menyatakan siap untuk melaksanakan amanat pemerintah tersebut
sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi nasional," kata
Ilyas dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis.
Pada kesempatan itu, Ilyas menjelaskan pemberlakuan relaksasi dimulai bulan Agustus 2020
hingga Januari 2021. Pemerintah sudah menyiapkan empat bentuk relaksasi kepada pemberi
kerja.
Sesuai PP tersebut, BP Jamsostek memberikan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Iuran Jaminan Kematian (JKM).
Untuk dua iuran tersebut, pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 99 persen. Dengan
demikian, iuran JKK dan JKM masing-masing dibayar hanya 1 persen.
Untuk mendapatkan dua keringanan iuran ini sejumlah syarat harus dipenuhi pemberi kerja.
Syarat tersebut antara lain pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima
upah yang terdaftar sebelum Agustus 2020 sudah melunasi iuran JKK dan JKM sampai dengan
Juli 2020.
Selanjutnya, BP Jamsostek memberikan penundaan pembayaran sebagian iuran Jaminan
Pensiun (JP). Pada kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1 persen selama
periode relaksasi.
Sementara, sisa 99 persen iuran JP bisa dilunasi secara langsung atau bertahap, dimulai paling
lambat pada 15 Mei 2021 dan sisa iuran diselesaikan paling lambat pada 15 April 2022.
Relaksasi berikutnya, BP Jamsostek memberikan kelonggaran bataswaktu pembayaran iuran
JKK, iuran JKM, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan iuran JP setiap bulan.
Syarat mendapatkan manfaat ini, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta
melakukan pengajuan ke BP Jamsostek.
Bagi perusahaan besar dan menengah, saat mengajukan, wajib melampirkan data penurunan
omzet penjualan atau pendapatan Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Jaminan Sosial
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Soeprayitno
mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait potongan iuran BP Jamsostek. Meski terlambat
diluncurkan, iuran tetap dapat mengurangi beban pengusaha.
Ia pun mengingatkan agar dalam pelaksanaannya, BP Jamsostek memberikan tata cara yang
mudah bagi pemberi kerja. Hal ini demi mengedepankan kepuasan peserta sehingga manfaatnya
bisa langsung dirasakan untuk meringankan tekanan cashflow perusahaan.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengimbau para pemberi kerja untuk
memanfaatkan relaksasi iuran ini dengan melaporkan data yang sebenarnya.
Bagi yang belum menjadi peserta BP Jamsostek, Haiyani mendorong untuk segera mendaftarkan
seluruh pekerjanya sehingga terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja dan sosial ekonomi..
347
