Page 356 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 356
Sementara bagi peserta yang mendaftar setelah Juli 2020, syarat untuk mendapatkan
keringanan iuran yakni harus membayar iuran JKK dan JKM pada 2 bulan pertama.
Nantinya, Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah diberikan keringanan iuran
mulai bulan ketiga kepesertaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu keringanan iuran JKK
dan JKM. "Kecuali iuran JKK dan iuran JKM bulan ketiga melewati jangka waktu keringanan iuran
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini," seperti dikutip dari PP tersebut.
Berlaku Bagi Pekerja Harian Lepas Ketentuan ini berlaku bagi Pekerja harian lepas, borongan,
dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa
konstruksi. Di mana komponen Upahnya didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah
tercantum dan diketahui.
Sedangkan untuk komponen upah pekerja yang tidak diketahui atau tidak tercantum, iuran
dihitung dari nilai kontrak kerja konstruksi. Dalam hal ini, jika Pemberi Kerja telah mendaftarkan
Pekerjanya sebelum bulan Agustus 2O2O, maka diberikan keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM
dengan membayar sebesar 1 persen dari sisa tagihan yang belum dibayarkan.
Jika Pemberi Kerja mendaftarkan Pekerjanya setelah bulan Juli 2020, maka Pemberi Kerja sektor
usaha jasa konstruksi harus membayar Iuran JKK dan Iuran JKM untuk tahap pertama.
Selanjutnya, keringanan akan diberikan untuk Iuran JKK dan JKM tahap kedua dan tahap ketiga.
"Kecuali pelunasan pembayaran Iuran JKK dan/atau Iuran JKM tahap kedua dan tahap ketiga
melewati jangka waktu keringanan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
ini," seperti dikutip dari pasal 14 (3).
[idr]
355
