Page 358 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Pengamat menilai diskon iuran 99 persen BPJS Ketenagakerjaan sangat minim, karena terbatas
pada Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja.

PEMBEBASAN IURAN BPJS 99 PERSEN KELEWAT 'ENTENG'

Jakarta - Pemerintah membebaskan 99 persen iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan lewat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020. Relaksasi ini
diberikan dalam rangka mengurangi dampak tekanan pandemi covid-19 bagi kalangan pelaku
usaha .

Sayangnya, pengusaha beranggapan kebijakan tersebut tidak banyak membantu. Pun waktunya
dinilai terlambat dan tak sesuai dengan ekspektasi pengusaha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani
mengatakan seharusnya relaksasi sudah dilakukan sejak Mei 2020.

Soalnya, sekitar pertengahan Maret - April 2020, banyak perusahaan mulai kehilangan
pendapatan dan kesulitan membiayai operasionalnya.

Pada awal masa pandemi itu pula, mereka mulai menunggak pembayaran iuran ke BPJS
Ketenagakerjaan demi tetap bisa menggaji karyawannya.

"Ada 116.705 perusahaan terdampak covid-19 yang mengajukan keringanan iuran BPJS
Ketenagakerjaan. Ini pernah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan pada Mei 2020," ujarnya
mengingatkan kepada CNNIndonesia.com , dikutip Jumat (25/9).
Di samping itu, syarat yang diwajibkan untuk mendapat fasilitas relaksasi tersebut juga dinilai
memberatkan. Dalam pasal 13 ayat (1) PP 49/2020 disebutkan bahwa keringanan iuran JKK dan
JKM bisa diberikan setelah seluruh tunggakan di BPJS Ketenagakerjaan lunas hingga bulan Juli
2020.
"Jadi, ya, mereka (pengusaha) enggak bisa mendapatkan fasilitas juga. Memang membantu,
tapi kan banyak perusahaan yang terpuruk, mungkin April, Mei mereka enggak bisa bayar. Jadi
harus selesaikan itu dulu untuk dapat fasilitasnya," imbuh Shinta.

Ketidakpuasan pengusaha terhadap kebijakan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan juga
disampaikan Ketua Komite Jaminan Sosial DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Soeprayitno.

Sejak awal, ia bercerita usulan pengusaha adalah pembebasan iuran selama 12 bulan tanpa
mengurangi manfaat bagi pekerja, baik itu dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Hari Tua (JHT).

Kenyataannya, pemerintah hanya mendiskon iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen selama 6
bulan, yakni Agustus 2020 hingga Januari 2021. Sementara, relaksasi program JP hanya berupa
penundaan sebesar 99 persen dalam periode yang sama dan iuran JHT tak mengalami
keringanan sama sekali.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan saat mengantri di Kantor Pelayanan di Salemba, Jakarta Pusat.
(CNN Indonesia/Christine Nababan).

357