Page 365 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Judul Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 95 Persen, 15 Poin Penting Jadi
Acuan
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01770694/pembahasan-
ruu-cipta-kerja-sudah-95-persen-15-poin-penting-jadi-acuan
Jurnalis Novianti Nurulliah
Tanggal 2020-09-25 08:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Alhamdulillah dari seluruh pasal
mungkin kalau saya presentasekan sudah 95% telah disepakati di tingkat panja. Hanya beberapa
ada materi-materi pending di beberapa UU sektor yang masih (harus dibahas) dan hari ini
InsyaAllah akan kami selesaikan. Dan mudah-mudahan besok kita bisa masuk ke klaster yang
terakhir yakni Bab 4 tentang Ketenagakerjaan

neutral - Supratman Andi Agtas (Politisi Partai Gerindra) Saya juga mengucapkan terima kasih
kepada tim pemerintah bahwa pemerintah mau mendengar aspirasi dan termasuk masukan-
masukan dari panja terkait beberapa materi muatan di dalam rancangan undang-undang yang
awalnya tidak sesuai dan tidak selaras dengan ketentuan di dalam UU Dasar

neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Tata ruangnya
masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR [Rencana Detail Tata Ruang]

neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) tutur Elen.
Yang ketiga, Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Elen menjelaskan
mengenai SLF, pemerintah akan menerapkan persetujuan pembangunan gedung, dengan
menerapkan standar dan sertifikat layak fungsi

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) ujar Elen.
Kedelapan, perizinan berusaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan kewenangan perizinan
tetap dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
(NPSK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mengambil alih
perizinan berusaha dalam hal pemda tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NPSK.
Periznan berusaha untuk proyek dan program strategis nasional diberikan oleh pemerintah pusat

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Baik UMKM
dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahn dan pembedayaan dalam bentuk
akseleratif dan dukungan dnegan kemitraan dengan badan usaha besar

positive - Elen Setiadi (presiden) Kata Elen. Kesembilan, kata Elen, Lembaga Pengelola Investasi
(LPI) sebagai sui generis untuk meningkatkan investasi dengan optimalisasi aset pemerintah dan
364