Page 368 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 368
Pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha dalam hal pemda tidak
melaksanakan atau tidak sesuai dengan NPSK. Periznan berusaha untuk proyek dan program
strategis nasional diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kita tidak ambil alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan kita terapkan
standar bentuk NPKS. Dan standar ini berlaku nasional, dengan demikian gak ada lagi perbedaan
antar satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan," Kata Elen.
Kesembilan, kata Elen, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sui generis untuk
meningkatkan investasi dengan optimalisasi aset pemerintah dan BUMN. LPI mengacu kepada
lembaga serupa yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan
Rusia. Selanjutnya, pengadaan lahan dan Bank Tanah disederhakan bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Pembentukan lembaga Bank Tanah juga untuk melakukan pengelolaan
tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat.
Sebelas, Persyaratan Investasi (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka). Bagi bidang usaha yang
tertutup didasarkann atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi internasional.
Ketentuan syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK
hanya boleh dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan.
Yang ke 12, sertifikasi jaminan produk halal d iperluas dengan melibatkan unsur organisasi
keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Namun,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memebrikan fatwa halal. Selanjutnya, pencabutan
Peraturan Daerah (Perda) dan kerkada sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan sinkronisasi.
"Jadi yang diusulan RUU Cipta Kerja , yang disampaikan pemerintah kepada pada Februari
kemarin sudah disepakti bahwa pencabutan perda tetap mengikuti mekanisme didalam putusan
MK. Tidak dibatalkan presiden, tapi sesuai mekanisme yang ada," ujar Elen.
"Dan untuk mengatur pengaturan ke depan agar ada keselarasan, maka pemerintah pusat
melakukan penyelarasan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan dibawah UU,
termasuk perda. Mekansisme proses tetap yang sudah ada," lanjutnya.
Yang ke-14, kemudahan berusaha meliputi penyederhanaan pelayanan imigrasi bagi investor,
pendirian PT Perseroangan untuk UMK, jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri dan
BUMDes berbentuk badan hukum.
"Dan mudah-mudahan ini memberikan legalisasi terhadap pelaku usaha mikro kecil yg sngt
dinantikan mereka dan ada jaminan kesediaan jaminan bahan baku dan disepakati BUMDes
berbadan hukum,"kata Elen.
Terakhir, penataan ulang sanksi pelanggaran ketentuan administrasi dikenakan sanksi
administrasi. Sementara pelanggaran yang menimbulkan K3L (kesehatan, keselamatan,
keamanan, dan lingkungan) dikenakan sanksi pidana.
"Yang kita lakukan reformulasi dan mempertegas mana sebenarnya unsur pidana dan
admisnitratsi. Kalau sifatnya perizinan mestinya adminstrasi, tapi kalau yang sifatnya sudah
melakukan atau mengakibatkan K3L maka tetap sanksi pidana dan diatur ulang dalam RUU
Cipta Kerja ," kata Elen. ***.
367
