Page 367 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 367
"Tata ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR [Rencana Detail Tata
Ruang],"ujar Elen.
Oleh karena itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR
dalam bentuk digital. RDTR ini sebagai acuan perizinan berusaha (kesesuaian tata ruang).
Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM untuk memulai starting
bisnis dan menentukan lokasi sesuai kegiatan usahanya.
Yang kedua, AMDAL Tidak Dihilangkan Dalam draft pertama kali yang diajukan oleh pemerintah,
pemerintah ingin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan, akhirnya tidak
jadi dihilangkan.
Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL akhirnya
disepakati untuk hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi
perlindungan ke daya dukung lingkungan, dan lingkungan hidup itu sendiri.
"Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk
kegiatan risiko tinggi," tutur Elen.
Yang ketiga, Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Elen menjelaskan
mengenai SLF, pemerintah akan menerapkan persetujuan pembangunan gedung, dengan
menerapkan standar dan sertifikat layak fungsi.
"Akan ada guidance yang disiapkan Kementerian Pmengenai sertifikasi dan standar bangunan
yang harus disiapkan masyarakat. Terutama risiko rendah untuk bangunan sederhana, tentu
tinggal mengambil standar yang telah disiapkan," jelas Elen.
Keempat, Penerapan Perizinan Berbasis Risiko (Risk Based Approach) Perizinan berusaha, kata
Elen, akan didasarkan atas risiko rendah, menengah, dan tinggi. Risiko rendah
denganpendaftaran, risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko tinggi dengan izin.
"Kalau yang risikonya rendah seperti UMK cukup pendafararan melalui sistem OSS [Online Single
Subbmission], akan teregister dan mendapatkan semacam perizinan dari pemerintah pusat,"
tuturnya.
Kelima, UMKM dan Koperasi. Lewat RUU Cipta Kerja , Elen mengklaim UMKM dan Koperasi
akan mendapatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan.
"Baik UMKM dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahn dan pembedayaan
dalam bentuk akseleratif dan dukungan dnegan kemitraan dengan badan usaha besar," kata dia.
Keenam, Riset dan Inovasi di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ditugaskan untuk
membawahi riset dan inovasi. Serta akan ada kelembagaan riset dan inovasi di daerah. Ketujuh,
tindak lanjut putusan World Trade Organization (WTO) atas Dispute Settlement (DS) 477 dan
DS 478 atas ketentuan impor atas 4 UU (UU Pangan, UU Peternakan, dan Kesehatan Hewan, UU
Hortikultura, dan UU Perlindungan dan pemebrdayaan Petani).
"Sudah dalami berminggu-minggu dan Insya Allah ini tetap bisa memberikan perlindungan
maksimal atas produk dalam negeri," ujar Elen.
Kedelapan, perizinan berusaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan kewenangan perizinan
tetap dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
(NPSK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
366
