Page 366 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

BUMN. LPI mengacu kepada lembaga serupa yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni
Emirat Arab, Malaysia, dan Rusia. Selanjutnya, pengadaan lahan dan Bank Tanah disederhakan
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan lembaga Bank Tanah juga untuk
melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat. Sebelas,
Persyaratan Investasi (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka). Bagi bidang usaha yang tertutup
didasarkann atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi internasional. Ketentuan
syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya boleh
dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan. Yang ke 12, sertifikasi jaminan
produk halal d iperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan
pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap
memebrikan fatwa halal. Selanjutnya, pencabutan Peraturan Daerah (Perda) dan kerkada sesuai
dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan
sinkronisasi

Ringkasan
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ( RUU Cipta Kerja ) sudah
mencapai 95%.

PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA SUDAH 95 PERSEN, 15 POIN PENTING JADI
ACUAN

- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ( RUU Cipta Kerja ) sudah
mencapai 95%.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) RI Supratman Andi Agtas mengatakan, tersisa klaster
ketenagakerjaan sebagai klaster terakhir yang menjadi pembahasan di Baleg.

"Alhamdulillah dari seluruh pasal mungkin kalau saya presentasekan sudah 95% telah disepakati
di tingkat panja. Hanya beberapa ada materi-materi pending di beberapa UU sektor yang masih
(harus dibahas) dan hari ini InsyaAllah akan kami selesaikan. Dan mudah-mudahan besok kita
bisa masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang Ketenagakerjaan," ujar Supratman
dalam diskusi virtual bertema 'Menimbang Urgensi Omnibus Law di Masa Pandemi' yang
diselenggarakan ILUNI UI, Kamis, 24 September 2020.

Supratman mengapresiasi sikap pemerintah selama masa pembahasan bersama Baleg RI.
Supratman menilai pemerintah mau mendengar aspirasi dan masukan-masukan dari tim panja
RUU Cipta Kerja .

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemerintah bahwa pemerintah mau
mendengar aspirasi dan termasuk masukan-masukan dari panja terkait beberapa materi muatan
di dalam rancangan undang-undang yang awalnya tidak sesuai dan tidak selaras dengan
ketentuan di dalam UU Dasar," ucap Politisi Partai Gerindra ini.

Senada dengan Supratman, Staf Ahli I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen
Setiadi menyatakan Pemerintah dan tim panja RI telah menyepakati beberapa poin substansi
dari RUU Cipta Kerja .

Elen menjelaskan ada 15 substansi RUU Cipta Kerja yang telah disepakati. Yang pertama,
Kesesuaian Tata Ruang. Kesesuaian tata ruang tersebut menyangkut tata ruang di darat dan
luat, termasuk kawasan hutan. Menurut Elen, tata ruang menjadi salah satu hambatan ketika
para investor memulai untuk menetapkan/menentukan suatu lokasi.

365