Page 45 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 45

Judul               Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Tuntas
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg14
                Jurnalis            vendy yhulia susanto
                Tanggal             2020-09-28 04:34:00
                Ukuran              210x293mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 70.350.000

                News Value          Rp 211.050.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah akan menguatkan perlindungan hak
              bagi para pekerja, terutama dalam poin PKWT dan alih daya, serta pemberian JKP



              Ringkasan
              JAKARTA. Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menuntaskan pembahasan sejumlah poin
              klaster  ketenagakerjaan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  atau  Omnibus
              Law.  Pembahasan  tujuh  substansi  pokok  perubahan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  13/2003
              tentang Ketenagakerjaan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja pun dianggap tuntas.

              Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
              Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, perubahan UU 13/2003 dalam RUU Cipta Kerja
              meliputi beberapa hal. Pertama, terkait waktu kerja atau jam kerja. Kedua, aturan tenaga kerja
              asing (TKA).



              KLASTER KETENAGAKERJAAN DI RUU CIPTA KERJA TUNTAS

              JAKARTA. Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menuntaskan pembahasan sejumlah poin
              klaster  ketenagakerjaan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  atau  Omnibus
              Law.  Pembahasan  tujuh  substansi  pokok  perubahan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  13/2003
              tentang Ketenagakerjaan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja pun dianggap tuntas.

              Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
              Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, perubahan UU 13/2003 dalam RUU Cipta Kerja
              meliputi beberapa hal. Pertama, terkait waktu kerja atau jam kerja. Kedua, aturan tenaga kerja
              asing (TKA).

              Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Keempat, alih daya (outsour-ciny). Kelima, upah
              minimum. Keenam, penyesuaian

                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50