Page 46 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

besaran pesangon PHK.

Poin ketujuh, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP (lihat tabel). "Pemerintah akan
menguatkan perlindungan hak bagi para pekerja, terutama dalam poin PKWT dan alih daya,
serta pemberian JKP," tandas Elen, akhir pekan lalu.

Ketua Baleg DPR Suprat-man Audi Agtas mengatakan, pemerintah dan DPR juga menyepakati
beberapa hal. Pertama, ketentuan mengenai sanksi akan kembali menggunakan UU Nomor
13/2003. Keduay ketentuan upah minimum padat karya dicabut dari RUU Cipta Kerja.
Pencabutan ini berdasarkan kesepakatan tripartit yang sebelumnya dilakukan.

Ketiga, upah minimum kabupaten/kota tidak jadi dihilangkan. Keempat, klaster ketenagakerjaan
wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihak-
nya bersama 32 federasi pekerja/buruh lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dike-

luarkan dari RUU Cipta Kerja Selain itu, serikat pekerja juga meminta kepada DPR dan pe-

merintah agar tidak ada pasal dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi.

45