Page 304 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Judul Sejumlah Daerah PPKM Bisa Tak Dapat Subsidi Gaji, Pemerintah Perlu
Revisi Aturan
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210731/12/1424205/sejumlah-
daerah-ppkm-bisa-tak-dapat-subsidi-gaji-pemerintah-perlu-revisi-
aturan
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-07-31 12:24:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Padahal daerah-daerah
PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri dengan banyak pekerja. Akibatnya,
akan banyak pekerja di level 3 yang terdiskriminasi mendapatkan BSU

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sebelum BSU
dilaksanakan, untuk memastikan konsistensi regulasi dan tidak menimbulkan diskriminasi bagi
pekerja, segeralah Menteri Ketenagakerjaan merevisi lampiran Permenaker No. 16/2021

Ringkasan

Pemerintah diminta segera merevisi lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
No. 16/2021 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja
terdampak pandemi. Wilayah cakupan bantuan subsidi upah yang dimuat dalam lampiran
Permenaker tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebagaimana
diketahui, Pasal 3 Ayat (2d) Permenaker No. 16/2021 mensyaratkan pekerja yang mendapat
Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.

SEJUMLAH DAERAH PPKM BISA TAK DAPAT SUBSIDI GAJI, PEMERINTAH PERLU
REVISI ATURAN

Pemerintah diminta segera merevisi lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
No. 16/2021 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja
terdampak pandemi. Wilayah cakupan bantuan subsidi upah yang dimuat dalam lampiran
Permenaker tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

303