Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 305
Sebagaimana diketahui, Pasal 3 Ayat (2d) Permenaker No. 16/2021 mensyaratkan pekerja yang
mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.
Namun, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengatakan lampiran dalam regulasi tersebut belum menjangkau seluruh wilayah dengan
kriteria tersebut.
Dia memberi contoh pada kasus ditetapkannya Kota Medan dan Sibolga sebagai daerah yang
masuk level 4 oleh Gubernur Sumatra Utara. Terdapat pula 22 daerah yang masuk PPKM Level
3 yaitu Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Binjai, Gunungsitoli,
Pematangsiantar, Sibolga, Tebingtinggi, Labuhanbatu, Nias, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir,
Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba
Samosir.
Namun dalam lampiran Permenaker, wilayah yang mendapatkan BSU di Provinsi Sumatera Utara
hanya Kota Medan dan Sibolga, sementara 22 daerah lainnya yang ditetapkan dalam PPKM Level
3 tidak masuk sebagai wilayah penerima BSU.
"Padahal daerah-daerah PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri dengan
banyak pekerja. Akibatnya, akan banyak pekerja di level 3 yang terdiskriminasi mendapatkan
BSU," kata Timboel dalam pesan instan, Sabtu (31/7/2021).
Dia menilai Permenaker tersebut dan lampirannya tidak sesuai dengan kondisi riil penetapan
PPKM level 3 dan 4 di masing-masing daerah. Selain Sumatra Utara, situasi serupa ditemui di
daerah lain seperti daerah yang masuk level 3 di Nusa Tenggara Barat dan Kota Bitung yang
masuk level 4 di Sulawesi Utara.
"Sebelum BSU dilaksanakan, untuk memastikan konsistensi regulasi dan tidak menimbulkan
diskriminasi bagi pekerja, segeralah Menteri Ketenagakerjaan merevisi lampiran Permenaker No.
16/2021," katanya.
304
