Page 405 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

pengusaha diwajibkan mendaftarkan pekerjanya sebelum bantuan disalurkan, lengkap dengan
data yang diperlukan.
Dengan demikian, pekerja yang saat ini belum terdaftar ke BP Jamsostek juga bisa dapat subsidi.
Kesempatan sama juga harus diberikan ke pekerja informal.

"Ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki basis data pekerja kita, formal maupun informal,
supaya kalau ada krisis lagi, tak perlu sulit mengakses bantuan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, program subsidi
upah yang berpatok pada data BP Jamsostek menjadi pengingat mengenai pentingnya
Jamsostek. Diharapkan, ke depan, pelaku usaha lebih tertib mendaftarkan pekerjanya.

"Dengan menjadi peserta, pekerja terlindungi dari risiko kerja dan juga bisa mendapat nilai
tambah, seperti bantuan subsidi upah ini," ujarnya.
Insentif tenaga kesehatan

Terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan, pemerintah menargetkan pada Agustus 2021
realisasi pembayaran di daerah bisa mencapai 50 persen. Berbagai kendala yang dihadapi saat
ini perlu segera diatasi, terutama terkait kurangnya koordinasi di antara organisasi perangkat
daerah.

Kementerian Keuangan mencatat, anggaran yang sudah disiapkan untuk pembayaran insentif
tenaga kesehatan di daerah per 28 Juli 2021 sebesar Rp 8,1 triliun. Dari jumlah itu, anggaran
yang terealisasi baru Rp 2,06 triliun atau 25,31 persen. Bahkan, realisasi insentif tenaga
kesehatan di luar Jawa dan Bali hanya 17,29 persen.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyampaikan,
insentif yang belum dibayarkan itu menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi tenaga kesehatan.
Sejumlah isu terkait adanya sukarelawan yang mundur karena insentifnya tidak dibayarkan juga
mulai beredar.

"Tentu, ini merupakan hal yang manusiawi. Apalagi insentif itu sangat dibutuhkan oleh keluarga
yang ada di belakang tenaga kesehatan. Setidaknya, jika insentif ini bisa dibayarkan dengan
baik, tenaga kesehatan pun bisa lebih tenang dalam bertugas," tuturnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) Harif
Fadhillah menambahkan, berbagai kendala yang menyebabkan terlambatnya pembayaran
insentif perlu segera diselesaikan. Komitmen daerah pun perlu ditingkatkan, terutama pada
daerah dengan realisasi anggaran untuk insentif yang rendah.

'Teraturan terkait pembayaran insentif sudah ada. Anggaran yang dibutuhkan pun sudah
tersedia. Namun, implementasinya kurang. Karena itu, pengawasan implementasi pembayaran
insentif ini perlu ditingkatkan agar bisa segera dibayarkan," katanya.

Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Putut Hari Satyaka mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan
dan pelaporan pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah adalah kurangnya koordinasi
antarorganisasi perangkat daerah dalam pembayaran dan pelaporan insentif. Selain itu,
pemahaman daerah terhadap peraturan yang berlaku juga masih kurang. (AGE/TAN)

Subsidi upah bagi pekerja dalam penanganan dampak Covid 19 ditargetkan tersalur pada
Agustus 2021. Pengusaha diminta mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek sebagai salah satu
syarat menerima subsidi.

404