Page 409 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 409

SUBSIDI UPAH UNTUK 8,7 JUTA PESERTA JAMSOSTEK

              Sebanyak 8,7 juta peserta jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) Badan Penyelenggara
              Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bakal mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU). Demikian
              disampaikan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah,  dalam  Konferensi  Pers  BSU
              tahun 2021, di Jakarta, Jumat (30/7).

              Ida  menjelaskan,  peserta  Jamsostek  tersebut  memenuhi  persyaratan  penerima  BSU.
              "Berdasarkan kriteria, estimasi hingga saat ini 8,7 juta pekerja atau buruh menjadi penerima
              BSU," ujarnya. Nantinya, mereka mendapat bantuan sebesar 500 ribu rupiah untuk dua bulan.
              Uang ditransfer satu kali atau 1 juta rupiah ke rekening pekerja.

              Dia  menjelaskan,  syarat  penerima  BSU  adalah  WNI.  Mereka  harus  menyertakan  NIK  dan
              terdaftar  sebagai  peserta  Jamsostek  aktif  sampai  Juni  2021.  Adapun  peserta  tersebut
              mempunyai gaji atau upah paling banyak 3,5 juta rupiah.

              Sedangkan untuk buruh dengan upah minimum lebih besar, dibulatkan ke atas hingga ratusan
              ribu penuh. Misalnya, untuk pekerja di Karawang upah minimumnya 4.798.312 rupiah. Angka ini
              dibulatkan menjadi 4,8 juta rupiah.

              Penerima  BSU  adalah  pekerja  di  wilayah  PPKM  level  3  dan  4  oleh  pemerintah.  Diutamakan
              bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, real estate,
              perdagangan,dan jasa. Dikecualikan pendidikan dan kesehatan.

              "Ini sesuai dengan data sektoral BPJS Ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan dipilih sebagai
              sumber data karena dinilai paling akurat, lengkap, akuntabel, dan valid. Maka, harapannya BSU
              tepat sasaran" jelasnya.

              Lebih  jauh  dia  menerangkan,  penyaluran  BSU  langsung  ke  rekening  penerimaan  bantuan.
              Adapun bank penyalur yaitu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sedangkan khusus Provinsi
              Aceh penyalurannya melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Pekerja yang belum memiliki rekening
              akan dibukakan secara kolektif di Himbara atau BSI. "Ini dimaksudkan agar penyaluran dana
              bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien," tandas Menaker.

              Kesesuaian Data

              Menaker memastikan data penerima BSU sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Sampai hari
              ini Kemnaker telah menerima 1 juta data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.
              Pengecekan data oleh Kemnaker mencakup penyesuaian format untuk menghindari duplikasi.
              Data dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan diperiksa berdasarkan NIK. Sektor kerja dipadankan
              dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya.

              "Kami memilih BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data juga untuk mengapresiasi pekerja
              dan  perusahaan  yang  sudah  menjadi  peserta  aktif,"  terangnya.  Ida  minta  perusahaan  yang
              belum menyerahkan, segera menyampaikan data rekening pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan.

              Demikian juga pekerja yang belum menyerahkan rekening ke perusahaan juga diminta segera
              menyerahkan  rekeningnya.  "Ini  akan  memperlancar  proses  BSU.  Dengan  BSU,  pemerintah
              berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi pekerja atau buruh di masa Covid-19"
              tandasnya.

              caption:

              SUBSIDI UPAH I Menaker Ida Fauziyah (kiri) dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro
              Eko Cahyo saat konferensi pers tentang BSU, di Jakarta, Jumat (30/7).

                                                           408
   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414