Page 404 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

akan disalurkan kepada pekerja pada Agustus mendatang. Besaran subsidi upah Rp 500.000 per
bulan dan diberikan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus jadi Rp 1 juta per penerima.

SUBSIDI UPAH PEKERJA SEGERA DISALURKAN

Pemerintah segera menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pe-kerja di wilayah yang
menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dan level 3.
Bantuan yang masih terbatas untuk pekerja formal peserta BP Jamsostek itu perlu diberikan
lebih merata untuk pekerja lainnya yang juga terdampak pandemi, tetapi belum terdata di BP
Jamsostek.

Diperkirakan, ada 8,7 juta pekerja yang akan menerima bantuan subsidi upah tersebut. Tahap
pertama penyaluran dimulai pada 1 juta calon penerima yang datanya sudah diserahkan BP
Jamsostek ke Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (30/7/2021). Targetnya, dana akan
disalurkan kepada pekerja pada Agustus mendatang. Besaran subsidi upah Rp 500.000 per bulan
dan diberikan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus jadi Rp 1 juta per penerima.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seperti tahun lalu, bantuan akan ditransfer
secara langsung ke rekening penerima dengan menggunakan bank penyalur himpunan bank
milik negara (himbara), yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Khusus untuk penyaluran subsidi bagi pekerja di Aceh menggunakan Bank Syariah
Indonesia "Bagi penerima bantuan yang belum punya rekening di bank-bank itu, Kemenaker
akan membukakan rekening secara kolektif," ujar Ida dalam telekonferensi pers.

Para calon penerima dipilih sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16
Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja dalam Penanganan Dampak Covid-19. Syaratnya, pekerja berstatus peserta aktif BP
Jamsostek sampai Juni 2021, memiliki gaji paling banyak Rp 3,5 juta, dan bekerja di wilayah
yang menerapkan PPKM Level 4 dan 3. Mereka juga harus berasal dari sektor industri barang
konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa
(kecuali jasa pendidikan dan kesehatan).

Pekerja di beberapa daerah tertentu yang gajinya di atas Rp 3,5 juta per bulan juga bisa
menerima bantuan. Namun, ini hanya berlaku untuk wilayah yang upah minimumnya di atas Rp
3,5 juta, misalnya, DKI Jakarta yang menerapkan upah minimum Rp 4,4 juta per bulan atau
Kabupaten Karawang yang upah minimumnya Rp 4,79 juta per bulan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad mengatakan,
bantuan subsidi upah sangat dibutuhkan pekerja di tengah tekanan lonjakan kasus Covid-19 saat
ini. Namun, cakupan penerimanya perlu lebih merata agar lebih tepat sasaran. "Jika hanya
berpatok pada data BP Jamsostek, yang menerima umumnya adalah pekerja yang
pemasukannya stabil di perusahaan yang relatif mapan. Masih banyak pekerja yang tidak terdata
sebagai peserta Jamsostek dan mereka ini yang justru lebih terdampak," katanya.

Data BP Jamsostek menyebutkan, sampai akhir 2020, jumlah pekerja yang terdaftar sebanyak
50,69 juta orang dengan peserta aktif hanya 29,98 juta orang. Per Februari 2021, sekitar 90 juta
orang angkatan kerja telah memenuhi kriteria untuk mendapat Jamsostek. Artinya, kepesertaan
aktif BP Jamsostek baru mencakup 33,3 persen dari total pekerja yang sebenarnya berhak
mendapat jaminan sosial.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, membenarkan, masih
banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek. Ia menyarankan agar

403