Page 418 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Menaker memaparkan, mekanisme penyaluran BSU tahun ini diberikan langsung ke rekening
penerima bantuan. "Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek
di gadget masing-masing atau ke ATM dan ke kantor bank penyalur," ucap Ida.

Ia mengungkapkan, penyalur BSU adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara
yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Sedangkan khusus untuk penyaluran dana bantuan
kepada pekerja atau buruh penerima bantuan di wilayah Provinsi Aceh menggunakan Bank
Syariah Indonesia (BSI).

Menaker menambahkan, bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank-bank
tersebut, Kemenaker akan membukakan rekening secara kolektif di Bank Himbara dan BSI.
"Langkah ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan
efisien," ucap Ida.

Berupaya Penuh

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo
menyatakan kesiapannya sebagai mitra pemerintah dalam memberikan data yang sesuai dengan
ketentuan regulasi pemberian BSU. Pihaknya akan berupaya penuh agar data pekerja yang
diberikan bisa sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Hari ini, Jumat (30/7), BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan sejumlah satu juta data pekerja
tahap pertama yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh Kemenaker. Kami harapkan proses
penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021," kata Anggoro.

Menurut dia, penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan
pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang valid. Data kepesertaan BP
Jamsostek tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia.

"Kami himbau kepada para pemberi kerja dan pekerja untuk memastikan data-data terupdate
dengan baik agar nantinya saat dilakukan penarikan data sesuai dengan yang diharapkan," ucap
Anggoro. (ris)

Persyaratan Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)

1) Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

2) Terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepersertaan sampai dergan Juni 2021.

3) Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3.5 juta dengan ketentuan pekerja atau
buruh yang bekerja di wilayah dengan upah mininum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar
dan Rp 3,5 juta maka persyaratan gaji atau upah tersebut rrenjadi paling banyak sebesar upah
rrnimum provinsi atau kabupaten kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

4) Bekerja di wlayah yang diterapkan kebijakan PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh
pemerintah.

5) Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri
properti. dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan

417