Page 417 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima data rekening satu juta peserta
BPJS Ketenagakerjaan calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang terdampak penanganan
pandemi Covid-19. Perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya diminta
untuk segera menyerahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung kelancaran proses
penyaluran BSU. "Begitu pula kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat tetapi
belum menyerahkan data nomor rekening bank ke perusahaan, diharapkan segera menyerahkan
kepada perusahaan dan ini akan memperlancar pemberian BSU," ujar Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dalam Konferensi Pers tentang Serah Terima Data Tahap I Calon
Penerima Bantuan Subsidi Upah pada Jumat (30/7).

PERUSAHAAN DIMINTA SEGERA SERAHKAN REKENING PEKERJANYA

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima data rekening satu juta peserta
BPJS Ketenagakerjaan calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang terdampak penanganan
pandemi Covid-19. Perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya diminta
untuk segera menyerahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung kelancaran proses
penyaluran BSU.
"Begitu pula kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat tetapi belum menyerahkan
data nomor rekening bank ke perusahaan, diharapkan segera menyerahkan kepada perusahaan
dan ini akan memperlancar pemberian BSU," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dalam Konferensi Pers tentang Serah Terima Data Tahap I Calon Penerima Bantuan
Subsidi Upah pada Jumat (30/7).

Menaker memperkirakan, bakal ada sekitar 8,7 juta pekerja yang berhak menerima BSU dengan
total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 8,8 triliun. Namun, data tersebut bersifat dinamis
dan akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.
"Sedangkan data satu juta calon penerima BSU selanjutnya akan diperiksa oleh Kemenaker untuk
memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data," ucap Ida.

Menurut dia, ada sejumlah variabel yang akan diperiksa sebagai syarat kelengkapan data
penerima BSU. Pertama, syarat kewarganegaraan yaitu warga negara Indonesia (WNI) yang
akan diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK). Kedua, Kemenaker akan melakukan
pemadanan data antara data penerima BSU dan penerima bantuan pemerintah lainnya seperti
Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Banpres Produktif Usaha Mikro
(BPUM).

Ida menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data mengingat sampai saat ini
data yang dimiliki dinilai paling akurat dan lengkap. "Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian secara cepat dan tepat sasaran. Di samping itu, ini
juga untuk memberikan apresiasi kepada pekerja perusahaan yang menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan," kata Ida.

Menaker mengatakan, besaran BSU yang akan disalurkan adalah Rp 500 ribu per bulan per orang
dan diberikan selama dua bulan, namun dicairkan dalam satu termin penyaluran. Keberadaan
program BSU ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja atau
buruh dan juga perusahaan yang sedang tertekan di masa pandemi Covid 19.

"Saya berharap bisa digunakan sebaik-baiknya dan saya mengingatkan untuk terus mematuhi
protokol kesehatan dan saya juga terus mengajak untuk tetap optimistis. Kita pasti bisa melewati
masa sulit ini," ucap Ida.

416